Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
47.885 622 43.496 1.089
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Kemendagri Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelembagaan ke Pemda

Kamis, 10 Juni 2021 | 17:48 WIB Last Updated 2021-06-10T17:51:17Z
Kemendagri Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelembagaan.

PARIAMAN, MJNews.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021 secara virtual, Kamis 10 Juni 2021.


Hadir mewakili Pemerintah Kota Pariaman, Asisten II Walikota, Sumiramis yang mengikuti secara virtual di ruang rapat Sekda Kota Pariaman.


Sekjen Kemendagri RI, Muhammad Hudori saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, sesuai arahan dari presiden RI terkait penyederhanaan birokrasi yaitu jabatan struktural dialihkan dalam jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan keterampilan.


"Berpedoman kepada Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota," katanya.


M. Hudori mengatakan, reformasi struktural yang saat ini sedang dilakukan menjadi sangat penting guna menyederhanakan birokrasi menjadi sederhana, simpel, dan semakin lincah. Penyederhanaan birokrasi saat ini diarahkan pada penyederhanaan struktur menjadi 2 level eselon dan difokuskan pada peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.


"Sasaran penyederhanaan birokrasi saat ini adalah semua instansi di Pusat dan di Daerah. Penyederhanaan birokrasi di daerah terdiri dari perangkat daerah di Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran jabatan yang disederhanakan adalah pejabat administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan pelaksana (eselon V). Implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.


Hudori menjelaskan, dari 34 provinsi di Indonesia sudah 32 provinsi yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi dimana jabatan struktural dialihkan dalam jabatan fungsional.


Saat ini penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah sudah di tahap persiapan internal masing-masing baik dari sisi kebijakan maupun identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan fungsional.


"Nantinya pelantikan jabatan Fungsional hasil dari penyetaraan akan dilaksanakan di akhir Bulan Juni 2021 secara bertahap," tutupnya mengakhiri.


(EW/SUL) 


loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update