Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
47.885 622 43.496 1.089
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Ketika Dana Pemda Parkir di Bank Berpotensi Pidana

Rabu, 02 Juni 2021 | 12:00 WIB Last Updated 2021-06-02T05:00:00Z
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian.

JAKARTA, MJNews.id - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan dengan memarkir dana Pemda di bank. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membidik hal ini karena berpotensi pidana.


Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian, mencermati adanya uang Pemda yang disimpan di perbankan. Menurutnya, meskipun regulasi memungkinkan APBD didepositokan untuk menjaga kas daerah, tapi tidak boleh tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau bunga.


“Itu yang salah. Dalam rangka menjamin kas, silakan. Tapi kalau tujuannya menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga, mohon maaf itu keluar dari regulasi,” kata Ardian.


Ardian mengungkapkan, APBD Pemda yang ada di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia per 30 April 2021 sebesar Rp194,5 triliun.


“Ini menarik bagi kami untuk mencermati kembali. Memang dari kaca mata regulasi pengelolaan keuangan daerah, silakan pemerintah daerah bahkan bisa melakukan namanya deposito, sepanjang manajemen kas,” kata Ardian, seperti diwartakan Republika.co.id, Selasa 1 Juni 2021.


Ia melanjutkan, apalagi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan atau fee oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia mengingatkan, hal ini sudah masuk ranah pidana.


“Kalau ternyata perpindahan rekening pemerintah daerah, misalnya, dengan tujuan mendapatkan success fee atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi, ini sudah wilayah pidana,” kata Ardian.


Menurutnya, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP, dan Kementerian Keuangan juga ikut memantau hal tersebut.


“Rekan-rekan kami di KPK sudah memotret ini. Apabila termonitor, saya yakin rekan-rekan KPK akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.


Diingatkan Presiden

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan peringatan kepada seluruh kepala daerah. Dia mengaku tahu banyak pemerintah daerah yang masih menimbun anggaran di bank.


Jokowi mengatakan, perekonomian saat ini sudah hampir kembali normal. Banyak indikator ekonomi mulai membaik.


“Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota, segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan,” serunya saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia, dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, baru-baru ini.


Jokowi mengaku tahu bahwa banyak dari pemerintah daerah yang memilih masih menimbun anggarannya di bank ketimbang membelanjakannya. “Jadi, transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saja saya lihat di perbankan daerah ada Rp 182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan, bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati,” tegasnya.


Sementara Bank Indonesia (BI) per 30 April 2021 sudah mencatat APBD pemda di bank sebesar Rp194,5 triliun.


Jokowi pun sudah sering kali memberikan pesan kepada Mendagri agar mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera membelanjakan APBD, baik belanja pegawai maupun belanja modal.


“Tapi yang terpenting belanja modal. Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, ratusan triliun ini uang yang sangat guede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil,” tutupnya. 


Masih Rendah

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengungkapkan, realisasi belanja APBD pemerintah daerah per 25 Mei ini sekitar 21,98 persen. Ardian mengatakan, jika dibandingkan year on year (yoy), realisasi belanja APBD Pemda mengalami peningkatan 1,83 persen dibandingkan tahun lalu, 31 Mei 2020, sekitar 20,58 persen.


Namun demikian, kata Ardian, kenaikan realisasi belanja Pemda ini masih belum optimal. “Karena kalau kita bandingkan dengan realisasi APBN di kisaran 25 Mei angkanya sudah di atas 32 persen. Realiasi APBD masih dibawah APBN sekitsr 10 persen,” katanya.


Ia merinci, untuk realisasi belanja APBD pemerintah provinsi ada penurunan jika dibandingkan tahun lalu, dari 21,45 persen di 2020 menjadi 19,62 persen tahun ini. "Sedangkan realisasi belanja APBD Pemda tingkat kabupaten/kota justru mengalami kenaikan yakni per 31 Mei tahun lalu 20,6 persen menjadi 23,09 persen pada tahun ini.”Kenaikan ada di pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.


Karena itu, Ardian berharap Pemerintah daerah bisa terus mengejar ketertinggalan realisasi APBD. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya Pemda dalam merealisasikan belanja APBD.


Salah satunya, adanya sisa dana penghematan atau pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan. ”Syukur-syukur angkanya bisa mendekati angka APBN,” katanya.


(***) 


loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update