Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
48.817 603 44.887 1.120
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Ketua DPRD Sumbar: Penerapan Perda AKB Perlu Dievaluasi!

Rabu, 02 Juni 2021 | 23:00 WIB Last Updated 2021-06-02T17:48:03Z
Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

PADANG, MJNews.id - Pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Angka kematian pasien Covid-19 pun juga bertambah. Melihat keadaan tersebut DPRD Sumbar menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Nomor 6 Tahun 2020.


“Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat efektifitas penerapan Perda AKB. Apakah sudah terlaksana dengan baik dan apakah cukup membuat masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes),” ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Rabu 2 Juni 2021.


Supardi menilai peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan peningkatan angka kematian pasien Covid-19 bisa jadi menjadi salah satu indikasi lemahnya penerapan prokes di tengah masyarakat. Bisa jadi pula menjadi bukti lemahnya pengawasan dan penindakan dari jajaran pemerintah daerah dalam penerapan Perda AKB.


“Untuk itu kita perlu evaluasi menyeluruh. Nanti hasil evaluasi bisa menjadi pijakan menentukan langkah atau kebijakan lebih lanjut untuk menekan peningkatan jumlah kasus,” ujarnya.


Dia menjelaskan, DPRD dan Pemprov Sumbar menyusun dan mengesahkan Perda AKB dengan harapan perda tersebut bisa membentuk masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan prokes dalam keseharian, terutama memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan. 


Selain itu Perda AKB juga mengantisipasi semua tempat termasuk tempat makan, tempat wisata dan acara-acara lainnya juga menerapkan prokes.


“Jika ternyata perda ini tidak diterapkan dengan baik, berarti perlu ada langkah lebih lanjut agar masyarakat lebih patuh pada prokes,” ujarnya.


Dia menegaskan keberadaan perda AKB bukanlah untuk merepotkan atau menyusahkan masyarakat, mengingat adanya keberadaan sanksi untuk pelanggar. Keberadaan perda AKB dan penegakkan prokes justru adalah untuk kebaikan masyarakat agar tidak terinfeksi Covid-19.


Di lain sisi, Supardi menilai walaupun terjadi peningkatan kasus penyebaran Covid-19, aktivitas masyarakat terutama di sektor ekonomi haruslah tetap berjalan dengan baik. Tujuannya agar perekonomian tidak semakin melemah.


“Namun harus dipastikan pula aktivitas masyarakat di sektor ekonomi ini berjalan dengan mematuhi prokes,” tegasnya.


Menurut dia, dalam melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidak bisa hanya dengan berfokus pada upaya menghambat penyebaran virus tersebut. Namun juga harus dilakukan secara simultan dengan upaya pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat. Namun juga pada perekonomian masyarakat.


(nas)

loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update