Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
48.817 603 44.887 1.120
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Duh! Setelah Sembako, Giliran Sekolah Swasta Kini yang Bakal Kena Pajak

Jumat, 11 Juni 2021 | 14:00 WIB Last Updated 2021-06-11T07:00:00Z

JAKARTA, MJNews.ID - Setelah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako, kini pemerintah bakal memungut PPN pula pada jasa pendidikan. Hal ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Dalam draf yang diterima, Kamis 10 Juni 2021 tersebut, rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Begini bunyi pasalnya:


(Draf RUU)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. dihapus;

b. dihapus;

c. dihapus;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;

g. dihapus;

Padahal, dalam UU yang masih berlaku, jasa pendidikan masih bebas PPN.


(UU yang sedang berlaku)

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medis;

b. jasa pelayanan sosial;

c. jasa pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa keuangan;

e. jasa asuransi;

f. jasa keagamaan;

g. jasa pendidikan;


Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbel.


Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri juga bakal dikenai PPN.


Sebelumnya, draf RUU KUP ini juga menuai kritik. Salah satunya datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP sangat tidak setuju dengan rencana tersebut.


“Itu kan baru draf di RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Makanya sebelum draf RUU diajukan ke DPR, sebaiknya dirapikan dulu mengingat hal tersebut memberatkan masyarakat. Ini juga mengesankan pemerintah tidak ada cara lain untuk menggenjot di sektor pajak,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi atau Awiek, Kamis 10 Juni 2021, seperti dilansir detikcom.


Anggota Komisi VI DPR itu menyebut, pandemi Covid-19 membuat ekonomi masyarakat lesu. Rencana PPN 12 persen, ditegaskan Awiek, bukan bakal membantu stimulus ekonomi, tetapi malah menjerat rakyat.


“Terlebih saat ini era pandemi, ekonomi lagi lesu. Masyarakat mengalami kesusahan dalam penghasilan. Sejauh ini, untuk pemulihan ekonomi memang harus merangsang stimulus. Karena kalau di era pandemi diberlakukan kenaikan PPN, dikhawatirkan tidak tepat karena bukan menjadi stimulus, (tapi) malah menjerat,” katanya.


Dikritik P2G 

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah bertindak paradoks jika memajaki sekolah, dari SD hingga SMA.


Mulanya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menduga bahwa jasa pendidikan yang dimaksud dalam draf RUU Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah pendidikan nonformal. Pendidikan non formal contohnya seperti jasa bimbingan belajar.


“Yang dipajaki lembaga pendidikan di luar lembaga pendidikan sekolah formal seperti PAUD, SD, SMA/SMK/MA. Adapun yang dipajakin ini lembaga pendidikan nonformal, dugaan saya lembaga nonformal ini seperti lembaga bimbel/les yang memberikan pelayanan pendidikan,” kata Satriawan saat dihubungi, Kamis 10 Juni 2021.


(*/dtc) 

loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update