Baru Setengah Jalan, APBN Sudah Tekor Rp 283 Triliun
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 30 Juli 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
69.983 12.105 56.404 1.474
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Baru Setengah Jalan, APBN Sudah Tekor Rp 283 Triliun

Kamis, 22 Juli 2021 | 07:30 WIB Last Updated 2021-07-22T09:58:51Z

Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati.

Jakarta, MJNews.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit alias tekor APBN hingga semester I-2021 atau periode Januari-Juni mencapai Rp 283,2 triliun. Ibarat pertandingan, baru setengah jalan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara pada semester I Januari-Juni mengalami kenaikan 9,1%. Pertumbuhan ini dinilai cukup baik.

“Kita sudah (mendapat) penerimaan Rp 88,69 triliun atau 50,9% dari target APBN tahun 2021 Rp 1.743,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu 21 Juli 2021.

Sedangkan, dari sisi belanja negara juga ikut tumbuh 9,4%. Anggaran belanja yang sudah digunakan mencapai Rp 1.170 triliun. “Kita sudah belanja Rp 1.170 triliun dari Rp 2.705 triliun yang dianggarkan atau 42,5 % dari total belanja,” jelasnya dikutip detikFinance.

Dari situ, maka defisit dalam periode Januari-Juni atau semester I-2021 mencapai Rp 283,2 triliun. “Hingga semester I januari-juni kita defisit 283,2 triliun. Tahun ini sesuai UU APBN total defisit Rp 1.006,4 triliun atau 0,7% dari PDB. Realisasinya 1,72% dari PDB. Pembiayaan yang direalisir ini masih punya Silpa Rp 135,9 triliun,” jelasnya.

Di lain pihak, Menteri Sri Mulyani mengatakan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pemerintah pusat tidak sendirian. Selain APBN, ada anggaran di pemerintah daerah atau APBD yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan, total ada dana sebesar Rp 25,46 triliun yang dialokasikan untuk belanja wajib. Dana itu terdiri dari anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) Rp 12,11 triliun dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 13,35 triliun.

“Itu ada dalam APBD yang sebetulnya ditujukan membantu masyarakat. Untuk perlindungan sosial dan untuk pemberdayaan ekonomi,” ucapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu 21 Juli 2021.

Namun dari total anggaran sebesar Rp 25,46 triliun itu baru terealisasi Rp 4,7 triliun atau hanya 18,5%. terdiri dari realisasi anggaran untuk perlinsos sebesar Rp 2,3 triliun (19,2%) dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 2,4 triliun (17,8%).

Sri Mulyani pun membeberkan ada 324 pemerintah daerah yang realisasi belanja perlinsos dan pemberdayaan ekonominya baru 6,2%. Lalu 128 pemda baru 22,5%, 66 pemda realisasinya 35%, dan 24 pemda realisasinya sudah 61,1%.

“324 pemda realisasinya baru 6,2%, ini berarti 59,8% realisasi perlinsosnya rendah. Total anggarannya Rp 12,3 triliun yang direalisasi Rp 764,8 miliar. Jadi masih sangat kecil. Pemda harus segera lakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkan,” terangnya.

“Mayoritas daerah di Indonesia belum gunakan APBD-nya yang sekarang sangat dibutuhkan rakyatnya,” tambah Sri Mulyani.

Kementerian Dalam Negeri kata Sri Mulyani akan mengeluarkan instruksi agar para pemda bisa meningkatkan pelaksanaan APBD-nya tersebut.

(*/dtc)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update