Ekonomi Pancasila bagi Kesejahteraan Masyarakat di Era Ekonomi Indonesia 4.1
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Ekonomi Pancasila bagi Kesejahteraan Masyarakat di Era Ekonomi Indonesia 4.1

Senin, 05 Juli 2021 | 00:30 WIB Last Updated 2021-07-04T17:30:03Z


Oleh: Ismail Nafis

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Adanya ketimpangan sosial yang cukup tinggi menjadi salah satu pokok permasalahan dalam perekonomian negara berkembang. Realita sebuah Negara yang menuju perkembangan ke arah yang lebih baik dicirikan dengan tingkat pembangunan ekonomi di negara tersebut. Maka dari itu jika pembangunan ekonomi di suatu Negara sudah lebih baik, dalam artian mulai berkembang ke arah yang lebih baik maka akan sejalan pula dengan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi baik legal formal maupun informal (Arsyad, 1999:12).

Hess dan Ross (1997) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai dimensi kualitatif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi memerlukan perubahan struktur yang mendasar, yaitu meliputi usaha pengurangan kemiskinan dan penyebaran manfaat dari adanya makanan, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan taraf hidup.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi juga merupakan usaha untuk mengubah ekonomi yang miskin, stagnan, dan primer-agraris menjadi ekonomi berkembang yang berbasis pada kehidupan perkotaan (urban), yang mampu bertahan secara berkesinambungan.
Teori pembangunan ekonomi belum memiliki pemahaman yang universal. Arsyad (1999) menyatakan, bahwa belum diterimanya teori ekonomi pembangunan secara luas dan baku dikarenakan luasnya cakupan analisis. Objek analisis pembangunan ekonomi merupakan suatu kajian konsep yang sangat luas.

Oleh karena beragamnya pemahaman tentang ekonomi pembangunan tersebut, Hess dan Ross (1997) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan satu konsep yang rumit untuk didefinisikan dan diukur dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semata. Karena itulah dibutuhkan suatu teori pembangunan ekonomi yang sesuai dengan keadaan negaranya.

Karena dengan adanya penggunaan teori pembangunan ekonomi yang sesuai digunakan dalam suatu negara, khususnya Indonesia. Dapat diperoleh suatu pemahaman yang lebih baik akan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut. Masalah-masalah tersebut menjadi suatu hal yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian di negara Indonesia, khususnya.

2. Teori-teori Pembangunan Ekonomi

A. Teori Pembangunan Rostow

Teori pembangunan W.W. Rostow (1990) mengulas mengenai lima tahap pembangunan. Rostow berpendapat bahwa proses pembangunan dalam masyarakat tumbuh bergerak lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat yang lebih maju. Proses pertumbuhan ini mengalami fase yang cukup lama.

Tahapan pembangunan Rostow yakni sebagai berikut :

1) Tahap Masyarakat 

Tradisional Masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. 
b. Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis dimana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang 
c. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. 

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas

Pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri yaitu: 
a. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara sepe Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada; 
b. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru (born free) yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. 

3) Tahap Lepas Landas

Ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu:
a. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional netto 
b. Terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi 
c. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan: 
d. Segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern; 
e. Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus menerus terjadi. 

4. Tahap Menuju Kematangan 
Pada tahap ini keadaan perekonomian yang terus menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industri industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama. Sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri.
5. Tahap Konsumsi Tinggi 
Pada tahap konsumsi tinggi ini pendapatan riil perkapita meningkat sampai pada suatu titik dimana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. 

Rostow juga menyebutkan ada tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik antara lain: 
a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain 
b. Menciptakan suatu welfare state yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif. 
c. Meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.

B. Teori Pembangunan Lewis

Arthur Lewis (1954) dalam teorinya didasarkan pada anggapan adanya penawaran buruh yang tidak terbatas di Negara terbelakang dengan upah subsistem. Pembangunan ekonomi berlangsung bila modal terakumulasi akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis.

Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kembali pada aktiva kapitalis baru. Pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Proses tersebut akan berlangsung sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi tidak elastis.

Pokok masalahnya adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dua sektor, yaitu: 
1) Sektor tradisional dengan produktifitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah. 
2) Sektor modern dengan produktifitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi modal. 
3) Pembentukan modal bergantung pada surplus capital (modal dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis).
Menurutnya proses pertumbuhan ekonomi akan berakhir, jika: 
1) Akibat pembentukan modal tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa. 
2) Sektor kapitalis berkembang begitu cepat sehingga mengurangi secara absolute penduduk di sektor subsisten.

C. Teori Ketergantungan

Andre Gunder Frank adalah salah seorang pencetus teori ketergantungan. Dalam konteks proses hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara miskin, Frank membuat pembagian yaitu apa yang disebutnya dengan negara-negara metropolis maju (developed metropolitan countries) dan negara-negara satelit yang terbelakang (satellite underdeveloped countries). Hubungan ekonomi antara negara metropolis maju dan negara satelit yang terbelakang ini merupakan aspek utama perkembangan sistem kapitalis dalam skala internasional. 

Menurut Frank, hubungan metropolis-satelit menyentuh keseluruhan sektor di negara-negara miskin, dan keterbelakangan sektor tradisional justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan sistem kapitalis dunia yang masuk ke negara miskin melalui sektor modern di negara ini. Sektor modern merupakan kaki tangan sistem kapitalis dunia yang melakukan eksploitasi terhadap daerah atau sektor yang sekarang menjadi terbelakang.

Frank tidak setuju pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi negara miskin akan terjadi sebagai akibat hubungan ekonomi dengan negara maju. Hal ini didasarkan pada penemuan historis di Amerika Latin, yang memberi petunjuk bahwa perkembangan yang sehat dan otonom justru terjadi pada waktu hubungan metropolis-satelit ini tidak ada.

Selain itu, Dos Santos (1970) yang merupakan salah satu ahli atau tokoh dalam teori ketergantungan menyumbangkan beberapa idenya dalam membedakan jenis ketergantungan, diantaranya :

1) Ketergantungan Kolonial.
Di sini terjadi dominasi politik, dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajah, dari negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.

2) Ketergantungan finansial-industrial.
Di sini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis merdeka. Tetapi, dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat sehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat.

3) Ketergantungan teknologis-industrial.
Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanam modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan ke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. 

Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan sering kali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Sering kali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi-industrial.

D. Teori Fundamentalis Pasar

Fundamentalisme Pasar adalah keyakinan yang dilebih-lebihkan bahwa ketika pasar dibiarkan beroperasi sendiri, mereka dapat menyelesaikan semua masalah ekonomi dan sosial. Fundamentalisme Pasar telah mendominasi perdebatan kebijakan publik di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an, berfungsi untuk membenarkan pemotongan pajak Federal yang besar, pengurangan dramatis dalam kegiatan peraturan pemerintah, dan upaya berkelanjutan untuk mengurangi program sipil pemerintah. Sementara Republikan dan konservatif telah memeluk ide-ide Fundamentalis Pasar, banyak Demokrat dan liberal juga menerima banyak dari sistem kepercayaan yang salah ini.
3. Kondisi Pembangunan Indonesia Aspek Sosial dan Ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia dilihat dari PDB per kapitanya sejak tahun 2010 hingga pada tahun 2019 mengalami perubahan yang signifikan. Pdb Per Kapita Indonesia dilaporkan sebesar 4,193.109 USD pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 3,945.168 USD untuk 2018.

Data Pdb Per Kapita Indonesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 3,677.725 USD dari 2010 sampai 2019, dengan 10 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 4,193.109 USD pada 2019 dan rekor terendah sebesar 3,178.704 USD pada PDB per Kapita.

Sumber: Ceicdata.com Tahun: 1 Desember 2019

PDB tahun 2010 menjadi tahun yang lebih rendah dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya, namun angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 menurut sisi penggunaan terjadi pada komponen ekspor sebesar 14,9 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 8,5 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,6 persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 0,3 persen. Sedangkan komponen impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 17,3 persen.
Pada tahun 2010, PDB digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 56,7 persen, konsumsi pemerintah 9,1 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 32,2 persen, dan ekspor 24,6 persen. Sedangkan untuk penyediaan dari impor sebesar 23,0 persen. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp27,0 juta (US$3.004,9), sementara tahun 2009 sebesar Rp23,9 juta (US$2.349,6).

Sebanyak 57,8 persen dari PDB Triwulan IV-2010 masih merupakan kontribusi Pulau Jawa, dengan urutan tiga provinsi terbesarnya adalah: DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Secara kuantitatif, kegiatan-kegiatan di sektor sekunder dan tersier masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan kegiatan sektor primernya lebih diperankan oleh luar Jawa.

Lalu kondisi ekonomi dan sosial Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2011-2012, namun penurunan terjadi sejak tahun 2013 dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2015. Hal ini disinyalir akibat nilai tukar rupiah yang terdepreasi. Tekanan depresiasi rupiah dari eksternal ini diperberat oleh kondisi domestik yang diwarnai oleh melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi domestik, belum dalamnya pasar keuangan, serta tingginya ketergantungan korporasi terhadap pembiayaan eksternal. 
Meski rupiah terdepresiasi, inflasi pada 2015 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2015, yaitu 4±1%. Terkendalinya inflasi pada 2015 dipengaruhi oleh faktor global dan domestic. Lalu setelah itu kondisi sosial dan perekonomian Indonesia semakin membaik dilihat dari semakin meningkatkan PDB perkapita Indonesia.
Sumber: BPS Tahun 2019

Untuk kontribusi sectoral setiap tahunnya, terdapat tiga sektor teratas yang setiap tahunnya menyumbang sangat banyak yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, lalu pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan. Ketiga sektor ini setiap tahunnya meningkat secara signifikan.

Kemiskinan sering terjadi dan lebih banyak terjadi di daerah pedesaan, hal ini dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pengangguran atau tenaga kerja yang menganggur tidak sesuai. Di desa sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai, selain itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu penyebabnya, jika dibandingkan dengan kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di perkotaan yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Karena di kota lapangan pekerjaan banyak tersedia. Namun kondisi tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya. 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun: 15 Juli 2020

Berdasarkan rasio gini Indonesia, ketimpangan di Indonesia secara signifikan mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga 2019, namun pada bulan juli 2019 rasio tersebut mengalami kenaikan kembali. Yang berarti ketimpangan di Indonesia meningkat kembali. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun: 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2019 mencapai 71,92. Nilai ini meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu. Meskipun IPM tahun ini meningkat, tapi masih di bawah target yang dicanangkan Presiden Jokowi yakni 71,98.

Sementara, di tingkat provinsi IPM tertinggi dipecapai oleh DKI Jakarta yakni 80,76. Sedangkan, provinsi yang lainnya masih di antara 70-80. IPM ini tercatat terus meningkat sejak tahun 2010 dan bahkan mencapai status tinggi pada tahun 2016 (indeks 70-80). Di mana IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

4. Analisis terhadap Kondisi Pembangunan yang Sesuai dengan Teori dalam Ekonomi Pembangunan

Berbeda dengan teori pertumbuhan, teori ekonomi pembangunan berangkat dari kondisi perekonomian negara-negara yang baru terlepas dari penjajahan. Kondisi negara-negara tersebut dapat dideskripsikan dengan struktur ekonomi belum terbangun dengan baik, prasarana yang masih sangat lemah, kondisi perekonomian berada pada posisi stagnan, pengangguran tinggi, produksi rendah, investasi rendah, kemiskinan tinggi serta kondisi sosial yang masih tidak tertata.

Oleh karena itu, pada analisis ekonomi pembangunan, tidak hanya diperlukan pemahaman tentang ilmu ekonomi, melainkan juga ilmu-ilmu pendukung lainnya.

Pertumbuhan ekonomi indonesia selama tiga dekade terakhir diakui telah banyak memberikan kemajuan materiil, tetapi mengandung dua masalah serius.

Pertama, perekonomian indonesia masih sangat rentan terhadap kondisi eksternal dan volatilitas pasar finansial dan komoditas.

Kedua, kemajuan ekonomi yang telah dicapai ternyata sangat tidak merata, baik antardaerah maupun antar kelompok sosial ekonomi. Kemajuan materiil yang telah dicapai melalui strategi pertumbuhan selama 30 tahun terakhir ini tidak banyak memberikan sumbangan yang sesungguhnya terhadap “pembangunan”. Namun pada tahun 2011 yang lalu, diluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Indonesia. 

Melihat dari fokus-fokus dari teori pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya, teori yang sesuai untuk Indonesia, menurut saya, adalah model pembangunan neoklasik Solow sebagai perluasan dari model Harrod-Domar. Dimana tabungan dan investasi merupakan hal perlu ditingkatkan (dari model Harrod-Domar), tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar kemungkinan peminjaman modal bagi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja, serta variabel baru yaitu teknologi.

BI telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 6% pada tahun 2020-2021. Sementara di akhir masa pemerintahan Jokowi-JK pada 2019, ekonomi Indonesia akan tumbuh kisaran 5,3% hingga 5,7%.

Hal ini menunjukkan bahwa trend ke depan, dengan pembangunan infrastruktur yang bakal terealisasi dan prediksi pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, posisi Indonesia tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi negara maju. Apalagi di tahun 2030, Indonesia bakal mengalami kondisi bonus demografi. Tentu hal ini akan sangat mengutungkan bagi Indonesia karena sebagian besar jumlah rakyatnya berada di usia produktif.

Seperti yang tertulis dalam program MP3EI, percepatan transformasi Ekonomi dititikberatkan pada pendekatan peningkatan value added, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya.

MP3EI mempunyai 3 (tiga) strategi utama yang dioperasionalisasikan dalam inisiatif strategic.

Strategi pertama adalah pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, Swasta Nasional dan FDI dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama.

Strategi kedua, memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil.

Strategi ketiga, pengembangan Center of Excellence di setiap koridor ekonomi. Dalam hal ini akan didorong pengembangan SDM dan IPTEK sesuai kebutuhan peningkatan daya saing.
a. Kesimpulan 

Dengan dasar teori Harrod-Domar dan Solow melalui peningkatan investasi dan tabungan, serta pembaruan teknologi, dan beberapa faktor lainnya diharapkan Indonesia dapat mempercepat pembangunannya. Tidak lepas dari pembelajaran atas pengalaman oleh negara maju dan negara berkembang lainnya yang harus dilakukan oleh Indonesia agar tidak mengalami kesalahan yang sama.

b. Saran

Ditinjau dari perspektif teori pembangunan, ada beberapa teori yang kemudian sejalan dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, seperti teori modernisasi yang dapat digambarkan bahwa bangsa Indonesia kemudian belum bisa keluar dari faktor internal bangsa sebagaimana dijelaskan dalam pandangan modernisasi bahwa Indonesia masih mengalami kemiskinan dalam hal pendidikan, modal dan teknologi yang sangat diperlukan untuk mengelola potensi-potesi yang ada.

Selanjutnya yang berkaitan dengan teori keterbelakangan bahwa hingga hari ini Indonesia masih termasuk Negara yang belum mampu untuk memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi untuk menuju Negara Industri.

Sedangkan teori ketergantungan bagi bangsa Indonesia menjelaskan bagaimana adanya sistem yang saling menguntungkan antara para kelas termasuk pemerintah dengan negara-negara maju yang menjadi suatu kewajiban, sehingga menjadi penghambat proses kemajuan khususnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Selanjutnya bahwa world system theory kemudian dijelaskan sebagai teori yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia di mana Indonesia berada dalam negara pinggiran yang diharuskan untuk selalu mensuplai/eksportir bahan mentah dan kemudian mengimpor barang produksi dari negara maju dengan biaya yang lebih mahal.

(***)

Penulis, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
Daftar Pustaka :
  • Arsyad, Lincoln. (1999). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN
  • Block,Fred. Market Fundamentalism, Longview Institute.
  • Frank, Andre Gunder (1969). “The Development of Underdevelopment” in Latin America: Underdevelopment or Revolution. New York: Monthly Review Express
  • Frank, Andre Gunder (1984) Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pulsar.
  • Lewis, W. Arthur, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour,” The. Manchester School, Vol. 22 (May 1954), pp. 139–91
  • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
  • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
  • Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. Economic Development
  • Melalui Internet, http://www.ekon.go.id/news/2011/05/27/peluncuran-masterplan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia diakses pada tanggal 28 oktober 2020 pukul 08.00 wib
  • Rostow, W. W., & Rostow, W. W. (1990). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge university press.
  • Santos, T. D. (1970). The structure of dependence. The american economic review, 60(2), 231-236.
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update