Ini Penetapan Level Assesmen Pandemi Covid-19 Sumbar Sepekan ke Depan
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Ini Penetapan Level Assesmen Pandemi Covid-19 Sumbar Sepekan ke Depan

Minggu, 11 Juli 2021 | 20:25 WIB Last Updated 2021-07-11T19:00:42Z

Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang
Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang.

PADANG, MJNews.ID - Berdasarkan analisa data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), selama pekan ke-70 pandemi Covid-19, juga berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4805 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021, maka ditetapkan Level Assesmen Situasi Pandemi di Sumatera Barat pada minggu ke-71 masa pandemi Covid-19, terhitung 11 Juli 2021 sampai 17 Juli 2021.

Level Situasi 0 dan 1 tidak ada kemudian level Situasi 2 yang merepresentasikan situasi dengan insiden komunitas yang rendah ada 3 daerah yakni, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung da Kabupaten Solok Selatan.

Sementara level situasi 3, situasi penularan komunitas dengan kapasitas respon terbatas dan terdapat risiko layanan kesehatan menjadi tidak memadai terdapat 14 daerah yakni, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Level Situasi 4, transmisi yang tidak terkontrol dengan kapasitas respons tidak memadai (kondisi darurat) ada tiga daerah yakni, Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

Penetapan Asesmen Level Situasi Pandemi adalah berdasarkan perhitungan survailens yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4805 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021.

"Kita berharap satgas kabupaten/kota lebih intensif lagi memberlakukan berbagai upaya yang dianggap penting dan perlu (diantaranya melakukan tracking dan tracing masif terhadap masyarakat potensial terpapar Covid-19) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing. Yang terpenting segera dilakukan adalah pendirian rumah isolasi oleh masing-masing Kabupaten Kota, peningkatan vaksinasi dan lain-lain," kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, Dt. Bandaro Bendang, Minggu 11 Juli 2021.

Untuk itu, diharapkan Satgas kabupaten/kota secara rutin dan berkala melakukan razia dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan baik kepada perorangan maupun perusahaan dan institusi yang telah diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan diharapkan Satgas Kabupaten Kota dapat melakukan berbagai inovasi yang berlandaskan kearifan lokal (local wisdom) dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Seperti adanya Nagari Tageh atau Kongsi Covid.

Untuk mengantisipasi semua kemungkinan, diharapkan Satgas kabupaten/kota:
  • Menambah ruang karantina daerah untuk isolasi mandiri kasus covid-19 bergejala ringan.
  • Menyiapkan dan mengoptimalkan peran rumah sakit daerah dan menambah tempat tidur untuk kasus covid-19 bergejala sedang.
  • Mengawasi semua kegiatan dan atau aktifitas masyarakat di luar rumah berpedoman dan menyesuaikan kepada zonasi yang ada secara mikro di wilayahnya masing-masing. Mulai dari RT, RW, Jorong, Dusun, Nagari, Desa, Kelurahan dan Kecamatan. 
  • Lebih gencar lagi melakukan sosialiasi, edukasi melalui berbagai saluran media tentang bahaya covid-19 dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat, termasuk semua institusi informal kemasyarakatan di daerah masing-masing.
  • Mengupayakan percepatan vaksinasi di daerah
  • Dengan telah ditetapkannya Level Assesmen Situasi Pandemi pada minggu ke-71 ini, diminta Kabupaten Kota segera menyesuaikan segala aktivitas di daerahnya dengan ketentuan yang ada. 

"Kita menghimbau, kiranya masyarakat juga berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan berdisiplin tinggi menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Tanpa dukungan masyarakat, apapun regulasi, cara, metode yang akan diterapkan pemerintah, tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan," harap Jasman.

(rls/eds)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update