Komisi IX Minta Daerah Luar Jawa-Bali Siapkan Skenario Terburuk
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Komisi IX Minta Daerah Luar Jawa-Bali Siapkan Skenario Terburuk

Selasa, 06 Juli 2021 | 16:00 WIB Last Updated 2021-07-06T09:00:00Z

Charles Honoris.

Jakarta, MJNews.ID - Video dan foto soal longgarnya prokes di luar Jawa-Bali bertebaran saat PPKM Darurat diberlakukan. Daerah-daerah di luar Jawa-Bali diminta tak euforia dan menyiapkan skenario terburuk jika kasus Covid-19 melonjak.

“Kita menyayangkan sempat viral beberapa waktu lalu, walaupun di Jawa-Bali sudah diberlakukan PPKM Darurat, tetapi masih ada saja kegiatan yang menciptakan kerumunan di beberapa tempat (luar Jawa-Bali). Bahkan ada pejabat negara juga yang memposting di media sosialnya, mengumpulkan massa dalam berbagai kegiatan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris kepada wartawan, Senin 5 Juli 2021.

Charles kemarin meninjau vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum, termasuk remaja di atas 12 tahun, di Pura Chandra Prabha Jelambar, Jakarta Barat.

Politikus PDIP ini mengatakan, ketika PPKM Darurat di Jawa-Bali diberlakukan, pejabat negara, seperti kepala daerah, seharusnya fokus pada penanganan Covid-19 di wilayahnya.

“Jadi tolong juga fokus jaga di luar Jawa dan Bali. Kita juga harus mempersiapkan skenario terburuk. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus di tempat lain,” ujar Charles.

Dia berharap pemerintah daerah di luar Jawa-Bali juga bisa fokus memastikan bahwa wilayahnya melakukan pembatasan sosial secara ketat.

“Sehingga tempat yang saat ini masih hijau (di luar Jawa-Bali), jangan menjadi merah. Apalagi kapasitas fasilitas kesehatannya berbeda dengan di Jawa,” ujarnya yang dikutip Detikcom.

Charles mengatakan, di Ibu Kota DKI Jakarta saja yang fasilitas kesehatannya terbilang baik bisa kewalahan menghadapi lonjakan kasus yang begitu tinggi.

“Saya tidak bisa terbayang di wilayah lain yang saat ini faskesnya tidak sebaik di Pulau Jawa apabila menghadapi kondisi yang sama seperti ini. Mungkin akan lebih mengerikan lagi,” ujarnya.

Nunggak Biaya Isolasi di Hotel
Sementara itu, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyebut pemerintah menunggak biaya isolasi mandiri di hotel Rp 140 miliar terhadap 14 hotel. Pihaknya berharap tunggakan tersebut dapat segera dilunasi.

Dia menjelaskan arus kas (cashflow) pengusaha hotel sudah kritis. Oleh karena itu, pihaknya berharap biaya isolasi bisa segera dicairkan pemerintah.

“Menurut laporan dari teman-teman itu Rp 140 miliar ya bagi sejumlah hotel, ini mulai Februari sampai Juli 2021. Ini mohon agar ini segera dicairkan, karena itu kan megap-megap sekali cashflow-nya,” kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin 5 Juli 2021.

Pengusaha hotel yang belum mendapatkan bayaran, lanjut dia telah meminta bantuan kepada BPD PHRI DKI Jakarta, yakni untuk dapat menfasilitasi komunikasi dengan BNPB atas tertundanya 9 batch pembayaran biaya akomodasi tenaga medis dan OTG yang diprakarsai oleh BNPB.

Selain itu, pihaknya berharap agar hotel yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan akomodasi tenaga medis dan isolasi bagi OTG diperluas, dan diberikan kesempatan kepada hotel lain secara bergiliran.

“Jadi hotel-hotel yang selama ini belum mendapatkan itu sebaiknya diikutsertakan, semuanya kebagian lah karena semua juga mengalami kesulitan. Tentu nanti ada hal-hal yang selalu dikatakan karena sulit dari sisi sistem kesehatan dan sebagainya, saya kira itu bisa didiskusikan,” ujar Iwan.

Dijelaskannya, pegawai hotel dan restoran terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab, kondisi tersebut tak menguntungkan buat bisnis hotel dan restoran.

Dia menyebut PPKM Darurat berdampak pada penurunan tingkat hunian (okupansi) hotel dari rata-rata saat ini 20%-40% menjadi 10%-15 %, kecuali hotel yang melayani karantina bagi pasien Covid-19.

Kemudian juga terjadi pembatalan pesanan baik itu kamar, kegiatan-kegiatan lain seperti perkawinan, rapat, dan juga kegiatan sosial. Di saat yang bersamaan ada potensi dispute terkait dengan pengembalian uang muka (down payment/DP) atau biaya lainnya yang telah dibayarkan costumer.

“Semua ini tentu menyebabkan kondisi operasional hotel dan restoran ini mengalami penurunan yang dampaknya kemudian memang merumahkan karyawan, karena memang pekerjaannya berkurang dan juga bisa berakhir dengan PHK yang tentu ini menjadi dampak bagi ekonomi secara keseluruhan,” tambahnya.

(*/dtc)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update