Mulai Hari Ini Perkantoran di Padang Wajib Berlakukan WFH 100 Persen
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Mulai Hari Ini Perkantoran di Padang Wajib Berlakukan WFH 100 Persen

Selasa, 13 Juli 2021 | 07:00 WIB Last Updated 2021-07-13T01:50:02Z

Hendri Septa
Walikota Padang, Hendri Septa.

PADANG, MJNews.ID - Kota Padang ditetapkan sebagai kota yang masuk ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mulai Selasa 13 Juli 2021, seluruh aktivitas perkantoran nonesensial ditutup atau melakukan ‘work from home’ (WFH) 100 persen.

“Dengan berat hati kita sampaikan kepada warga bahwa seluruh kegiatan perkantoran nonesensial diwajibkan melakukan work from home (WFH) atau kerja di rumah mulai besok,” ujar Walikota Padang, Hendri Septa usai rapat bersama di Rumah Dinas Walikota Padang, Senin 12 Juli 2021.
 
Bekerja dari rumah dilakukan di perkantoran pemerintahan dan swasta sektor nonesensial. Sementara itu, perkantoran sektor esensial, seluruh karyawan tetap bekerja seperti biasa dengan menerapkan 50 persen WFH. Sektor esensial tersebut mencakup perkantoran keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi, informasi dan komunikasi, perhotelan, nonpenanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

“Bagi sektor esensial memberlakukan WFH 50 persen,” sebut Hendri Septa.

Dijelaskan Walikota Padang, WFH bagi perkantoran dilakukan mulai 13 hingga 20 Juli 2021. Bagi perkantoran nonesensial yang tidak menerapkan WFH 100 persen kepada karyawan atau pegawainya akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut sudah tertuang ke dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021. 

“Sanksi tersebut sudah tertuang jelas di Perda Nomor 1 Tahun 2021,” kata walikota.

Hendri pun meneruskan, adapun terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat. Sementara perihal pelaksanaan ibadah seperti di masjid/musala atau rumah ibadah agama lainnya dilaksanakan dengan beberapa ketentuan prokes yang sangat ketat.

"Terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 H nanti, alhamdulillah pelaksanaan salat ied tetap dibolehkan namun hanya di masjid dan musala tidak boleh di lapangan. Semuanya dengan penerapan prokes yang sangat ketat. Khusus pelaksanaan qurban, penyerahan daging qurbannya cukup panitia saja yang mengantarkannya ke rumah-rumah warga demi menghindari kerumunan," tukasnya.

Begitu juga sambung wako lagi, di dalam SE juga mengatur untuk kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan sementara waktu selama PPKM Darurat. Hal yang sama juga diikuti pada pelaksanaan kegiatan di area publik, kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Sementara, untuk penggunaan transportasi umum seperti angkot dan angkutan massal lainnya tetap dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas 70 persen dari kapasitas kendaraan dan penerapam prokes yang ketat.

"Pada PPKM Darurat ini kita melakukan penyekatan pada beberapa pintu masuk ke Kota Padang. Dimana masyarakat yang diperkenankan masuk ke Padang harus memiliki beberapa persyaratan. Antara lain menunjukan kartu vaksin (minimal 1 kali vaksi pertama), lalu menunjukan PCR H-2/Rapid Antigen H-1. Sedangkan untuk awak kendaraan logistik dan transportasi barang strategis lainnya dibolehkan."

Adapun lanjut wako, untuk lokasi penyekatan masuk ke Kota Padang ada enam titik. Mulai dari perbatasan Padang-Solok, Padang-Pesisir Selatan, Padang-Padang Pariaman baik di By Pass dan Lubuk Buaya, serta di Pelabuhan Bungus dan Muara Padang.

"Jadi ada beberapa hal dan poin-poin yang harus ditaati oleh seluruh warga Kota Padang selama PPKM Darurat diberlakukan. Dimana bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Perda Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)," jelas Wako.

Selama PPKM Darurat tambah Hendri lagi, Pemko Padang menyiapkan solusi berupa bantuan sosial didukung Bulog Divre Padang dengan menyediakan 350 ton beras untuk 18.351 warga Padang yang termasuk keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani mendukung pemberlakuan WFH di tengah PPKM darurat demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menyelamatkan warga dari ancaman virus Covid-19.

Dia mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Mari kita patuhi aturan pemerintah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selau memakai masker, sering mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan jangan lupa ikut vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.

(bim/eds)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update