Pemda Bisa Pakai Anggaran tak Terduga untuk PPKM Darurat
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemda Bisa Pakai Anggaran tak Terduga untuk PPKM Darurat

Sabtu, 03 Juli 2021 | 18:00 WIB Last Updated 2021-07-03T11:00:00Z

Mendagri Tito Karnavian.

Jakarta, MJNews.ID - Pemerintah pusat memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021. Pendanaan untuk PPKM darurat dapat diambilkan dari anggaran daerah masing-masing.

Aturan soal pendanaan PPKM darurat ini dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 Wilayah Jawa-Bali, yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Jumat 2 Juli 2021.

Pendanaan untuk PPKM darurat yang bersumber dari APBD dapat diambilkan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, bila BTT masih kurang juga, pemda dapat melakukan realokasi anggaran, yakni mengalihkan anggaran program yang lain demi anggaran PPKM darurat.

Pemda bisa pula merogoh uang kas lewat perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD. Pemda perlu berkoordinasi dengan DPRD bila hendak mengambil duit dari uang kas.

Berikut adalah aturannya :

Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang PPKM Darurat

KESEMBILAN:
Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
a. dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

PPKM darurat diterapkan di seratusan kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Ada 48 kabupaten/kota yang masuk dalam level 4 PPKM darurat, ditambah ada 74 kabupaten/kota yang masuk level 3 dalam PPKM Darurat.
 
Percepat Bansos
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan para kepala daerah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warganya selama PPKM darurat. Kepala desa juga diperintahkan segera mendata keluarga yang layak mendapatkan bansos.

Perintah soal bansos saat PPKM darurat ini juga dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 Wilayah Jawa-Bali, diteken Mendagri Tito.

Tito memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota agar segera menyalurkan bansos dari APBD. Bila duit APBD kurang, kepala daerah harus mencari cara lewat realokasi anggaran yang kurang penting demi anggaran untuk bansos masa pandemi Covid-19 ini.

(*/dtc)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update