Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Darurat
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 4 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
74.669 14.169 58.947 1.558
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Darurat

Rabu, 21 Juli 2021 | 02:00 WIB Last Updated 2021-07-20T19:00:00Z

Jokowi

Jakarta, MJNews.ID - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 seminggu ke depan. PPKM darurat baru akan dilonggarkan pada 26 Juli jika kasus Covid-19 mengalami penurunan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 20 Juli 2021. Jokowi mengatakan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari yang harus diambil pemerintah, meskipun sangat-sangat berat.

“Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” jelas Jokowi.

Jokowi mengakui PPKM darurat berdampak terhadap penurunan penambahan kasus dan bed ratio occupancy (BOR) rumah sakit. Ia menyatakan selalu memantau dinamika di lapangan dan mendengar suara masyarakat yang tedampak PPKM darurat ini.

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Jokowi yang dikutip detikcom.

Usaha di sektor informal akan diperbolehkan dibuka kembali setelah tanggal 26 Juli nanti dengan ketentuan waktu dan kapasitas pengunjung yang akan diatur oleh pemerintah daerah.

“Pasar tradisional yang jual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen,” katanya.

Sementara pasar tradisional yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau toko voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, usaha cuci mobil dan usaha kecil lainnya yang sejenis diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 yang pengaturannya, teknisnya diatur Pemda.

Kemudian tempat makan dan lapak jajanan juga bisa buka dengan protokol kesehatan ketat hingga pukul 21.00. Sedangkan waktu makan di tempat maksimal 30 menit.

“Warung makan pedagang kaki lima lapak jajanan dan sejenisnya dan tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan pengunjung 30 menit,” tutur Jokowi.

Di akhir, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bahu-membahu dan bersatu melawan Covid-19 ini. “Memang ini situasi yang sangat berat, tapi dengan usaha keras bersama insyaallah kita terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan, pemerintah bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021, terlihat dari data bahwa penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan. Ia menyebut, pemerintah selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan.

Menurut dia, pemerintah juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujarnya.

Syarat perjalanan
Jokowi menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat pada Selasa 20 Juli 2021 malam. Dengan demikian, aturan PPKM Darurat masih akan dilanjutkan. Termasuk mengenai syarat perjalanan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H berlaku mulai 18 sampai 25 Juli 2021.

Adapun cakupan dari aturan tersebut adalah pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan pada hari raya, pembatasan kegiatan silaturahmi, pembatasan kegiatan tempat wisata dan sosialisasi pembatasan aktivitas masyarakat.

“Pertama, pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke pulau Jawa-Bali, menggunakan udara wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama serta hasil negatif tes PCR,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

“Kedua, pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa-Bali, selain menggunakan transportasi udara, wajib menunjukkan kartu vaksin setidaknya dosis pertama, PCR 1x24 jam atau rapid tes antigen 1x24 jam,” kata dia menambahkan.

Kemudian, pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke di luar Pulau Jawa-Bali saat Idul Adha wajib menunjukkan hasil tes negatif tes PCR atau rapid tes antigen. “Pelaku perjalanan jarak jauh tadi wajib membawa STRP yang dikeluarkan Pemda, dan atau surat tugas dari pimpinan perusahaan, atau pejabat minimal eselon II untuk pemerintahan dan cap basah atau tanda tangan elektronik,” dia menjelaskan.

Kemudian mengenai ketentuan menunjukkan kartu vaksin untuk perjalanan keluar daerah dikecualikan untuk kendaraan pelayanan distribusi logistik. “Lalu untuk yang punya kepentingan mendesak seperti kondisi sakit keras, ibu hamil, pengantar jenazah non-COVID. Tapi semua ini harus bisa menunjukkan hasil negatif tes baik PCR maupun antigen,” katanya.

Lalu untuk pelaku perjalanan orang di bawah 18 tahun dalam periode Idul Adha akan dibatasi atau diminta untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu. “Aturan ini akan diberlakukan 19 Juli 2021. Perjalanan rutin di kawasan aglomerasi akan mengikuti ketentuan saat ini,” tuturnya.

(***)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense



×
Berita Terbaru Update