Pemprov Sumbar Izinkan Shalat Idul Adha Berjemaah, Asal...
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemprov Sumbar Izinkan Shalat Idul Adha Berjemaah, Asal...

Senin, 19 Juli 2021 | 04:00 WIB Last Updated 2021-07-18T21:00:00Z

Hefdi
Hefdi.

Padang, MJNews.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mengizinkan pelaksanaan shalat Idul Adha 1442 H secara berjemaah di masjid atau di lapangan. Meski begitu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan ini juga sejalan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setprov Sumbar, Hefdi menegaskan, Pemprov Sumbar mengikuti arahan Fatwa MUI dalam pelaksanaan shalat Idul Adha. Selain itu, ini juga sejalan dengan kebijakan masing-masing kabupaten dan kota.

“Kota Padang sendiri juga mengizinkan shalat Idul Adha dengan syarat prokes ketat,” ujar Hefdi, Minggu 18 Juli 2021.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar mengikuti Fatwa MUI Sumbar dalam hal keputusan pelaksanaan shalat Idul Adha.

“Ya, kita ikuti poin-poin pembatasan yang diarahkan oleh pemerintah pusat kecuali pelaksanaan ibadah, kita ikuti sesuai fatwa MUI Sumbar,” katanya saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Sumbar, beberapa waktu lalu.

Meski diizinkan pelaksanaan ibadah, Audy mengingatkan supaya dilaksanakan pengawasan ketat oleh pemerintah daerah. Hal ini agar setiap jemaah yang masuk ke masjid menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Yakni, semua jemaah harus mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

“Saat pandemi Covid-19, semua wajib memakai masker, protokol kesehatan harus ketat di masjid. Fatwa MUI-nya sudah ada dan kita menyesuaikan, pengawasannya harus ketat,” tegas Audy.

Ia menambahkan, semua pengurus masjid harus memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan. Bagi jemaah yang tidak patuhi protokol kesehatan, tidak diizinkan masuk ke masjid.

Selain itu, menurutnya, bagi jemaah yang tidak ingin datang ke masjid juga dibolehkan sesuai arahan MUI Sumbar. Jemaah boleh saja melaksanakan sholat Idul Adha di rumah bersama keluarga sesuai ketentuan.

Diketahui, MUI Sumbar telah mengeluarkan Maklumat, Taujihat dan Tausiyah Nomor: 003/MUI-SB/VII/2021. Dalam maklumat tersebut, dijelaskan bahwa peniadaan kegiatan ibadah di rumah ibadah tidak bisa disetujui dan diterima sebagai landasan kebijakan di Sumbar karena kecilnya potensi terjadinya kerumunan tersebut. 

MUI menyebut, bila peniadaan kegiatan ibadah tetap dipaksakan maka akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya umat Islam terhadap usaha pengendalian wabah Covid-19.

Panitia Kurban Dites Covid-19
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mewanti-wanti panitia pemotongan hewan kurban Idul Adha 2021 untuk menerapkan protokol Kesehatan dengan ketat. Satgas meminta panitia yang terjun dalam pemotongan hewan kurban untuk dites Covid-19 terlebih dahulu.

“Kemudian protokol kesehatan pemotongan hewan, ini pastikan petugas panitianya sehat fisiknya dan tes swab antigen jadi betul-betul mereka sehat, supaya tidak mencemari, kemudian protokol kesehatan pada pemotongan hewan,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia, Minggu 18 Juli 2021.

Wiku menerangkan panitia kurban ini harus berasal dari kalangan muda yang sehat jasmani maupun rohaninya. Wiku meminta para lansia terutama yang mempunyai komorbid (penyakit bawaan) untuk tidak ikut serta dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

“Kemudian lansia komorbid jangan ikut acara-acara seperti ini, sangat berbahaya dan mereka-mereka yang muda yang menjadi petugas kalau nanti kembali ke rumah pastikan bebersih diri supaya tidak menulari orang yang di rumah yang relatif usianya lebih lanjut,” ungkapnya yang dikutip detikcom.

Tak hanya itu, anak-anak juga tidak diperkenankan menonton penyembelihan hewan kurban karena dapat menimbulkan kerumunan. Aparat pemerintahan setempat, lanjut Wiku, harus memastikan penyembelihan hewan kurban dilakukan di ruang terbuka.

“Dan anak-anak juga tidak usah melihat pemotongan hewan supaya tidak terjadi kerumunan. Kemudian mekanismenya, camat hanya memberikan izin lokasi penyembelihan berdasarkan lurah atau desa. Jadi harus betul-betul tempat yang memadai layak untuk dilakukan, letaknya di outdoor,” kata Wiku.

Ia meminta panitia kurban untuk memakai masker ganda dan selalu menjaga jarak agar terhindar dari pontensi penularan virus Corona. Alat yang digunakan pun, kata Wiku, tidak boleh dilakukan bergantian dan harus selalu dibersihkan.

“Saat kegiatan, petugasnya harus masker double, mencuci tangan, menjaga jarak, karena mereka punya potensi tertular, alatnya tidak boleh digunakan bergantian, harus dibersihkan,” tuturnya.

Wiku menyadari pembagian hewan kurban memang mau tidak mau harus dilakukan kontak fisik dengan penerima. Akan tetapi, Wiku berharap pada proses ini, jaga jarak antar panitia dan penerima kurban harus betul-betul dilakukan dengan ketat dan tak berlama-lama.

“Jadi ini betul-betul penegakannya harus baik. Pelaksanaan kurban juga penyembelihan dan pembagian hasil kurban ini harus kontak fisik diminimalkan dan jaga jarak fisik jelas harus dijaga protokol kesehatannya ketat oleh petugas maupun siapapun yang menerima nantinya,” ucapnya. 

(*/eds)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update