PPKM Darurat Diperpanjang Didukung, Asal Kebutuhan Masyarakat Diperhatikan
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 30 Juli 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
69.983 12.105 56.404 1.474
sumber: corona.sumbarprov.go.id

PPKM Darurat Diperpanjang Didukung, Asal Kebutuhan Masyarakat Diperhatikan

Rabu, 21 Juli 2021 | 10:30 WIB Last Updated 2021-07-21T03:51:37Z

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri.

Jakarta, MJNews.ID - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang. Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang disiarkan melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 20 Juli 2021.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa bila hingga waktu tersebut tren penurunan kasus Covid-19 terus berlanjut, maka pelonggaran kegiatan masyarakat akan dilakukan secara bertahap. 

Menyikapi hal ini, Hasan Basri selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI menyatakan dukungannya dengan catatan pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut 

“Saya mendukung kebijakan Pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat tersebut. Asalkan tetap memperhatikan adanya penyaluran bantuan pangan, bantuan sosial, bantuan perekonomian dan dukungan lainnya. Hal ini agar betul-betul diperhatikan dan dipetakan dengan baik, benar dan berkeadilan” ujar HB panggilan akrabnya. 

HB menjelaskan bahwa jaring pengaman sosial, ekonomi, dan kesehatan perlu menjadi prioritas utama pemerintah khususnya pemerintah daerah. Saluran bantuan pun menurutnya harus tepat, cepat, dan berkeadilan. Sementara itu pemerintahan tingkat paling bawah, yaitu desa dan kelurahan agar diberdayakan secara maksimal, agar penyaluran segala bantuan untuk masyarakat di RT dan RW dapat berjalan dengan baik. 

Demi menggerakkan pemerintahan di unit terdekat dengan masyarakat, pihaknya mendorong agar diberikan reward penghargaan. Bagi pemerintahan desa dan kelurahan, serta RT dan RW, yang mampu menjaga, membantu, dan menyalurkan bantuan sesuai aturan serta dapat menjaga wilayahnya dari penyebaran Covid-19 agar dapat diberikan apresiasi. Sebaliknya juga harus tegas, untuk menindak aparat pemerintahan yang melakukan perbuatan korupsi dan menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan bantuan selama PPKM Darurat berlangsung. 

HB juga berharap agar pendekatan keamanan secara humanis kepada masyakarat, aparat tak boleh arogan, sebab ini adalah warga kita yg harus kita lindungi. 

“Kita sekarang ini berada dalam keadaan dan kejadian yang luar biasa. Karenanya sikap tindak kita untuk menyelamatkan kesehatan, sosial, ekonomi dan keamanan masyarakat pun harus dengan perencanaan dan pelaksanaan yang luar biasa,” tandasnya. 

HB menyebut bahwa bagaimana pun sikap gotong royong sekarang ini harus diutamakan. Begitu pun tenaga kesehatan agar dijaga dengan baik. Dipastikan juga agar Intensif tenaga kesehatan dapat tersalurkan dengan baik, Karena bagaimana pun menurutnya, saat pandemi sekarang ini adalah sebagai “patriot bangsa” yang juga butuh dukungan dari masyarakat. 

"Khusus untuk masyarakat dimanapun berada, saya ajak untuk taat protokol kesehatan. Terlebih bila akhirnya pemerintah membuka kembali ruang untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kita dalam situasi yang luar biasa, jangan lalai, sehingga berakibat mengorbankan diri dan keluarga. Tetap waspada dan saling peduli untuk menjaga lingkungan masing-masing,” ujarnya. 

HB pun menekankan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, masyarakat didorong agar tetap realistis dan jujur dengan kondisi yang ada. Tidak boleh terlalu optimis sampai lalai dengan protokol kesehatan, juga tidak boleh pesimis yang malah berdampak pada kesehatan mental serta imunitas tubuh. 

HB berharap agar, vaksinasi sesuai target pemerintah segera dipenuhi, dengan memperbanyak outlet tempat vaksinasi. Bahkan, distribusi vaksin ke daerah-daerah juga harus berjalan dengan baik, jangan sampai daerah siap tapi vaksinnya tidak ada. "PPKM Darurat ini cukup sampai dua kali diperpanjang, atau maksimum 25 Juli 2021, agar semuanya segera normal kembali," harap HB.

(rls dpd)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update