Presiden Berlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali 3-20 Juli 2021
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 30 Juli 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
69.983 12.105 56.404 1.474
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Presiden Berlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali 3-20 Juli 2021

Jumat, 02 Juli 2021 | 00:25 WIB Last Updated 2021-07-01T19:44:39Z

Presiden Joko Widodo. (setkab.go.id)

JAKARTA, MJNews.ID - Presiden Joko Widodo resmi memberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat dimaksud berlaku pada 3-20 Juli 2021, diterapkan pada 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Salah satu aturannya adalah mal tutup.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis 1 Juli 2021.

Keputusan itu diambil Jokowi setelah mendapatkan masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan Corona yang makin cepat imbas varian baru.

“Pandemi Covid-19 beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran Covid-19 ini,” ucapnya.

Jokowi memastikan PPKM darurat akan lebih ketat daripada pembatasan sebelumnya. Rincian aturan diserahkan ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.

“PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” tegas Jokowi.

Presiden memastikan PPKM darurat akan lebih ketat daripada pembatasan sebelumnya. Rincian aturan diserahkan ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
 
Seluruh Mal Tutup
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pusat perbelanjaan seperti mal akan ditutup selama PPKM Darurat. Mal akan ditutup hingga 20 Juli 2021.

“Mal ditutup sementara, tidak ada yang dibuka sampai tanggal 20 (Juli),” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Kamis 1 Juli 2021.

Luhut mengatakan kebijakan ini diharapkan bisa menurunkan kasus aktif harian Covid-19 hingga ke bawah 10 ribu. “(Kebijakan) ini akan menurunkan kasus (Covid-19) ke 10 ribu,” jelasnya.

Sedangkan apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in).

Kemudian pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sedangkan tempat ibadah juga ditutup sementara.

“Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara,” kata Luhut.

Sedangkan fasilitas umum, seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya, ditutup sementara. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
 
Wajib Kartu Vaksin
Aturan PPKM darurat mewajibkan masyarakat yang hendak ke luar kota menggunakan transportasi umum membawa kartu vaksin.

Berdasarkan dokumen panduan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat pada PPKM darurat di Jawa-Bali yang didapatkan, Kamis (1/7), penguatan 3T (testing, tracing, treatment) terus dikuatkan. Perjalanan ke luar kota diperketat.

“Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I),” demikian isi dokumen tersebut yang dikutp Detikcom.

Selain itu, masyarakat harus membawa hasil PCR H-2 untuk transportasi pesawat. Kemudian antigen H-1 bisa dibawa untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Dalam penerapan PPKM darurat ini, pemerintah meminta masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat dilarang menggunakan face shield tanpa masker.

“Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker,” lanjut isi aturan PPKM darurat.

Pemerintah juga menegaskan PPKM mikro di RW/RW zona merah tetap diberlakukan.

(*/dtc)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update