Wow! Dodi Hendra Akhirnya Diberhentikan Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Wow! Dodi Hendra Akhirnya Diberhentikan Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok

Selasa, 31 Agustus 2021 | 01:00 WIB Last Updated 2021-08-30T18:30:44Z


Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD ditandai dengan penandatanganan persetujuan pengangkatan Wakil Ketua Lucki Efendi sebagai Pelaksana Tugas, Senin 30 Agustus 2021. (ist)

AROSUKA, MJNews.ID - Kemelut panjang di internal DPRD Kabupaten Solok akhirnya berujung pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD sisa masa jabatan 2019-2024. Pemberhentian itu dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 189-18-2021, Senin 30 Agustus 2021. 

Penetapan persetujuan pemberhentian Dodi Hendra itu berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang dipimpin Wakil Ketua Ivoni Munir bersama Lucki Efendi dan dihadiri Bupati Solok diwakili Plh. Sekda setempat Edisar, S.H., M. Hum, unsur Forkopimda dan sejumlah kepala SKPD Kabupaten Solok.

Dari pantauan, Sidang Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan usul pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok sisa masa jabatan 2019-2024 itu, dilanjutkan dengan penetapan pemberhentian Ketua DPRD dari kader partai Gerindra tersebut, langsung disetujui oleh anggota dewan yang hadir sebanyak 25 orang.

Tanpa dihadiri anggota Fraksi PPP dan Fraksi Gerindra hanya hadir Septrismen, S.H., paripurna DPRD sekaligus menetapkan Wakil Ketua dari Fraksi Demokrat Lucki Effendi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD yang ditetapkan melalui SK nomor: 189-19-2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok yang semula diprediksi berlangsung alot dan panas itu, ternyata menghasilkan keputusan dengan lancar, meski di luar gedung tampak puluhan petugas keamanan dari Satpol PP, personel Polres Solok serta TNI berjaga-jaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kisruh seperti sidang paripurna sebelumnya.

Mengawali sidang, Wakil Ketua DPRD Lucki Efendi membacakan keputusan Badan Kehormatan (BK) Nomor: 175/01/BK/DPRD/2021 tentang sanksi pelanggaran kode etik terhadap Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kab. Solok periode 2019-2024, kemudian Surat BK Nomor:176/246/BK-DPRD/2021 perihal penyampaian putusan BK tentang sanksi pelanggaran kode etik.

Disebutkan, berdasarkan pasal 37 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, mengamanatkan bahwa pimpinan DPRD lainnya melaporkan usulan pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. 
“Karena itu, kami pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok,” sebutnya.

Menindaklanjuti itu, Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir sebagai pimpinan sidang mengatakan, setelah menerima rekomendasi BK (Badan Kehormatan) DPRD tentang pemberian sanksi pemberhentian Dodi Hendra dari jabatan Ketua DPRD, maka dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi pedoman, pihaknya kemudian menggelar sidang paripurna untuk minta persetujuan. 
“Karena itu, apakah usulan pemberhentian Dodi Hendra dari jabatan Ketua DPRD, dapat disetujui?” tanya Ivoni Munir.

Setelah dua kali melemparkan pertanyaan serupa yang dibalas dengan kata setuju oleh peserta sidang paripurna, disitulah riwayat jabatan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD, ditetapkan berakhir.

“Kita segera mengusulkan ke gubernur Sumbar untuk mendapatkan persetujuan atas keputusan DPRD Kabupaten Solok ini,” sebut Ivoni Munir.

Selesai penetapan pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD, sidang paripurna dilanjutkan dengan penunjukan salah seorang dari dua Wakil Ketua DPRD, Ivoni Munir (Fraksi PAN) dan Lucki Effendi (Fraksi Demokrat) sebagai pelaksana tugas ketua sampai ditetapkannya Ketua DPRD Kabupaten Solok definitif dari fraksi Gerindra lainnya.

Hanya butuh waktu sekitar 15 menit bagi kedua fraksi (PAN dan Demokrat) untuk berembuk tentang siapa yang diberi amanah menjalankan tugas Ketua DPRD, hingga kemudian ditetapkan Lucki Effendi sebagai Plt. Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Terhadap keputusan pemberhentian Dodi Hendra itu, satu-satunya anggota fraksi Gerindra yang hadir, Septrismen mengatakan, dirinya berpegang teguh pada azas hukum praduga tidak bersalah. Walau keputusan DPRD melalui sidang paripurna terkait dengan kawan satu fraksi, menurutnya, masih ada ruang hukum pembelaan diri melalui lembaga PTUN.

“Saya hadir pada rapat kali ini untuk menghormati keputusan lembaga DPRD, sekalipun terkait dengan Ketua DPRD Dodi Hendra yang merupakan anggota satu fraksi Gerindra,” ucap Septrismen.

Disampaikan Septrismen, kehadirannya dalam sidang paripurna tanpa adanya tekanan politik ataupun tekanan dari pihak manapun, kecuali konsisten dengan semangat membela kebenaran dan keadilan serta menempatkan hukum sebagai panglima.

Septrismen menegaskan, kehadirannya dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok bukan bermaksud mengkhianati partai Gerindra, tidak patuh perintah partai, maupun pimpinan partai.

“Justru saya hadir untuk membuktikan, bahwa kader partai Gerindra adalah kader yang sportif dan setia dalam membela kebenaran dan keadilan dengan berpegang teguh pada sumpah,” tegasnya.

Di balik itu, Septrismen mengajak anggota DPRD lainnya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Solok dengan mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati “Mambangkik Batang Tarandam” menuju Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat.

(rus/zal)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update