DPRD Padang Hearing dengan DKK Bahas Mosi tak Percaya Pegawai Honorer
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

DPRD Padang Hearing dengan DKK Bahas Mosi tak Percaya Pegawai Honorer

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:00 WIB Last Updated 2021-08-03T01:00:00Z


DPRD Padang Hearing dengan DKK
DPRD Padang Hearing dengan DKK.

PADANG, MJNews.ID - DPRD Kota Padang menggelar hearing dengan Pemerintah Kota Padang yang dihadiri Asisten Edy Hasymi, DKK, BKSDM dan unsur lainnya, Senin 2 Agustus 2021.

Rapat tersebut dibuka oleh Azwar Siry dan menyampaikan aspirasi sekaitan keluhan 23 pegawai kesehatan honorer yang merasa dizalimi oleh Kadis Kesehatan Kota Padang.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani prihatin setelah membaca surat dari pegawai honorer yang merasa dizalimi.

Dari penjelasan, mereka dimutasi tanpa pemberitahuan serta aturan yang telah ditentukan. Bahkan beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) di Bungus Teluk Kabung pun tidak buka. Di samping sebagian dari pegawai medis di lingkungan Puskesmas Kecamatan Bungus mosi tidak percaya terhadap kepala Puskesmas.

Wakil DPRD Padang, Amril Amin juga ikut prihatin tentang 23 orang tenaga medis yang mutasi dan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan terhadap kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Helmi Moesin juga mengatakan, bahwa pelayanan terhadap masyarakat memang sangat penting. Dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di puskesmas sangat penting dan jadi perhatian kita bersama.

Lain halnya anggota DPRD Amran Tono. Politisi dari Gerindra tersebut sangat geram terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bungus Teluk Kabung selama ini.

"Ibu-ibu berdosa kepada masyarakat karena mengabaikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat di sana. Saya minta Pimpinan dan Pemko menyelesaikan persoalan ini," tegas Amran Tono.

Geramnya Amran Tono bukan tanpa alasan. Karena baru-baru ini, berdasarkan sidak Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, ada satu Puskesmas dan tiga Pustu yang tutup dan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Saya lihat ini tidak hanya terjadi di Bungus, daerah pemilihan saya, tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Kota Padang. Jangan gara-gara ego dan kepentingan jabatan, pelayanan ke masyarakat terganggu," tegas Amran.

"Ini semua terjadi karena adanya regulasi pergantian pegawai. Dan pegawai yang diganti mengajukan mosi tidak percaya. Dampak terbesar dirasakan di Bungus, tiga Pustu dan datu Puskesmas tutup, karena tidak ada pegawai. Pegawai yang ada di sana dipindahkan, pegawai yang masuk belum jelas," jelas Amran.

Makanya, Amran berkesimpulan, sudah dirasakan masyarakat, Dinas Kesahatan Kota (DKK) Kota Padang kinerjanya tidak jelas, sehingga merugikan masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami harus bersikap, memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan bagi masyarakat. Apalagi ini dalam kondisi pandemi dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan, terutama milik pemerintah," tegasnya.

Parahnya lagi, kata Amran, Bungus berada jauh dari pusat Kota Padang. Rumah sakit dan praktek dokter nyaris tidak ada di daerah itu. Masyarakat hanya mengandalkan Puskesmas dan Pustu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Azwar Siri dalam hearing tersebut meminta semua pihak melihat persoalan dengan proporsional, bukan emosional.

Azwar Siri menilai, kinerja DKK Kota Padang sudah maksimal di tengah pandemi.

(***)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update