Aliansi Bukittinggi Peduli Desak DPRD Gunakan Hak Interplasi terkait Kontroversi Perwako
×

Adsense

Adsense Mobile

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 26 September 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
89.140 1.401 85.625 2.114
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Aliansi Bukittinggi Peduli Desak DPRD Gunakan Hak Interplasi terkait Kontroversi Perwako

Selasa, 14 September 2021 | 10:30 WIB Last Updated 2021-09-14T13:08:59Z

Suasana pertemuan Aliansi Bukittinggi peduli dengan DPRD
Suasana pertemuan Aliansi Bukittinggi peduli dengan DPRD.

Bukittinggi, MJNews.ID - Aliansi Bukittinggi Peduli (ABP) kembali mendatangi kantor DPRD. Kali ini kedatangan rombongan ABP untuk bertatap muka dengan anggota DPRD, Senin 13 September 2021, tanpa membawa poster dan melakukan orasi serta yel-yel. Mereka datang dengan tertib, meskipun demikian tetap dikawal oleh pihak kepolisian.

Bedanya dengan kedatangan ABP dulu, pertama kali 23 Agustus mendesak anggota DPRD untuk mencabut Perwako 40-41-2018 tentang retribusi toko, akan tetapi dalam tenggang waktu kedatangan pertama dan kedua Pemko Bukittinggi melahirkan Perwako 25 – 26, kemudian dirobah menjadi 25—27, sehingga menimbulkan kontroversi yang berujung menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat.

Pertanyaan yang mengapung, apakah Perwako 40 – 41 itu dicabut atau direvisi, yang lebih membingungkan semula Perwako 25 – 26 akan tetapi dalam hitungan hari terjadi lagi perobahan Perwako 25 – 27, inilah yang memicu ABP kedua kalinya mendatangi wakil rakyat di kantor DPRD untuk mempertanyakan tentang perwako yang kontroversi tersebut untuk mendesak DPRD melakukan hak istimewanya yakni Interpelasi.

Menurut juru bicara Aliansi Bukittinggi Peduli Irfan Haikal, pokok masalahnya di sini kami tidak mempertanyakan keberanian DPRD untuk menggunakan hak istimewanya, hak interpelasi. Bisa atau tidak anggota dewan mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah interpelasi terhadap kebijakan Perwako 25 - 27 atau 25-26. Saya juga tidak tahu ini pak, mana yang benar dan mana yang salah, bawahannya bilang bahwa Ramlan 40-41, Herman Safar 25-26 kemudian keluar berita media massa Perwakonya 25-27, entah mana yang benar.

Saya tidak habis pikir kok bisa penyelenggara negara ini, walikota kok bisa salah, 25-26 atau 25-27? Dicabut atau direvisi? Kalau memang walikota ini tidak sanggup lagi, silahkan angkat tangan atau angkat bendera putih dan katakan kepada masyarakat, selesai semua.

"Kita tidak membicarakan pelantikan, beliau walikota kita, kita sayang sama walikota, kita ingin menyelamatkan kota ini dengan cara kita sampaikan aspirasi kepada DPRD karena ini adalah wilayah yang tepat. Kita selamatkan kota ini dengan menggunakan hak interplasi kita ini," harapnya.

Kita tidak membiarakan fraksi ABC, kita membicarakan ini apa masih adakah DPRD atau sudah fuadis (sudah kalah). Jangan sampai nanti pada 2024 masyarakat akan apatis memilih kita yang ada di sini.

"Jadi silahkan gunakan hak istimewa kita yang saya ketahui hak ini selama beberapa bulan ke belakang tidak pernah dipakai. Maka kami bersolusi kepada DPRD untuk menggunakan haknya, mempertanyakan dan menghadirkan walikota di ruangan ini dengan menggunakan hak istimewanya, mungkin untuk mekanismenya kita serahkan kepada DPRD," Ujar Irfan Haikal.

(ril)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update