Athari Gauthi Ardi Perjuangkan Anggaran Infrastruktur Sumbar dari Pusat
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Athari Gauthi Ardi Perjuangkan Anggaran Infrastruktur Sumbar dari Pusat

Rabu, 08 September 2021 | 06:00 WIB Last Updated 2021-09-07T23:00:00Z


Athari Gauthi Ardi saat RDP dengan Kementrian PUPR
Anggota DPR RI, Athari Gauthi Ardi saat RDP dengan Kementrian PUPR, Rabu 1 September 2021. (ist)

PADANG, MJNews.ID - Upaya Anggota DPR RI dari Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi untuk menuntaskan infrastruktur di Sumbar terus bergerak. Athari bersuara terus agar perhatian pemerintah pusat ke Sumbar tidak boleh abai.

Perjuangan itu disampaikannya pada Komisi V DPR RI saat adakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di ruang rapat Komisi V DPR RI, Rabu 1 September 2021 lalu.

Athari menyampaikan sejumlah desakan aspirasi masyarakat Sumbar, diantaranya, penuntasan normalisasi Batang Lembang yang membelah Kota Solok dan Kabupaten Solok. Kemudian menuntaskan Jembatan Sungai Pisang, di Kota Padang yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di sana.

Pada rapat dengan agenda, evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 sampai Agustus 2021 dan alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I K/L Unit Eselon I Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2022, Athari meminta pemerintah pusat lebih proaktif.

Disampaikannya, kondisi proyek normalisasi Sungai Batang Lembang yang terletak di Kabupaten Solok dan Kota Solok yang tidak kunjung selesai. Sementara, Batang Lembang setiap tahun selalu meluap. Merendam ribuan rumah penduduk.

“Tiap tahun hampir selalu ada korban jiwa, ini sangat mengkhawatirkan dan ini kampung saya, kemarin itu kampung saya yang kena pak, jadi cukup memprihatinkan,” kata Athari, Selasa 7 September 2021.

Athari menilai, Pemerintah Sumbar sudah tidak sanggup untuk segera menyelesaikan normalisasi Sungai Batang Lembang tersebut. Ia beralasan, Pemprov Sumbar terkendala soal besarnya dana yang dibutuhkan hingga Rp. 200 miliar dan selama ini menurut dia pada tahun 2018 Pemprov hanya sanggup menganggarkan Rp. 3,8 miliar dan 2019 hanya Rp. 7,7 miliar.

“Sungai Batang Lembang ini kan penyambung dari Kabupaten Solok sampai Kota Solok, dia itu panjangnya 42 KM, ini nggak masuk akal sebenarnya untuk ditangani oleh provinsi, karena untuk normalisasi Sungai Batang Lembang ini perlu Rp 200 miliar, nggak mungkin Provinsi bersama dengan Kabupaten/Kota untuk membenahi ini, 2018 hanya sanggup Rp. 3,8 Miliar, 2019 hanya Rp. 7,7 miliar. Ini sampai anak cucu saya juga nggak selesai=selesai kalau terus-terusan ditangani oleh provinsi,” jelas Athari.

Athari meminta kepada Kementrian PUPR agar kebijakan normalisasi Sungai Batang Lembang diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Saya mohon ada kebijakannya, normalisasi Sungai Batang Lembang ini, dulunya menjadi kewenangan pusat tapi entah kenapa 2019 malah masuk ke provinsi. Saya mohon ini agar dikembalikan ke pusat, supaya bisa pusat yang menangani,” ungkap Athari.

(***)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update