BAP DPD RI Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Dayak Modang Long Way
×

Adsense

Adsense

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 20 September 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
88.796 1.929 84.780 2.087
sumber: corona.sumbarprov.go.id

BAP DPD RI Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Dayak Modang Long Way

Kamis, 02 September 2021 | 09:00 WIB Last Updated 2021-09-02T02:00:00Z

BAP DPD RI Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Dayak Modang Long Way
BAP DPD RI Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Dayak Modang Long Way.

JAKARTA, MJNews.ID - BAP DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait konflik lahan dan hutan dengan PT. Subur Abadi Wana Agung (SAWA) dan HGU PT. Hamparan Perkasa Mandiri (HPM) di Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur 1 September 2021.

Wakil Ketua BAP DPD RI Asyera Respati A Wundalero menjelaskan BAP DPD RI mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 121 Tata Tertib DPD RI, salah satunya adalah menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan daerah, meliputi: korupsi dan maladministrasi serta pelayanan publik.

Terkait aduan tersebut, Asyera mengatakan, berdasarkan laporan yang telah diterima dan hasil telahaan Tim Ahli BAP DPD RI, dapat disimpulkan inti permasalahan konflik masyarakat adat Modang Long Wai Desa Long Bentuq dengan PT. SAWA dan PT. HPM disebabkan karena adanya pemberian ijin lokasi perkebunan kelapa sawit tahun 2006 kepada PT. SAWA dan PT. HPM di tanah adat Masyarakat Dayak Modang Long Way di desa Long Bentuq. 

"Masyarakat Desa Long Bentuq menolak pembangunan perkebunan sawit baik model perusahaan Inti maupun model Plasma karena tidak memberikan ruang kehidupan bagi masyarakat," paparnya.

Ke depan, lanjut Asyera, BAP DPD RI akan terus mengawal permasalahan tersebut sehingga ditemukan adanya titik temu penyelsesaian atas sengketa tersebut. Salah satunya adalah dengan memanggil pihak terkait dari pemerintah melaluri rapat.

"BAP DPD RI akan mengagendakan raoat dengar pendapat bersama dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur  BPN, Direktur PT Sawa dan Direktur PT HPM, serta perwakilan masyarakat adat Modang Long Way di desa Long Bentuq," tutup Asyera yang juga Senator dari Nusa Tenggara Timur ini.

(rls/dpd)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update