Ketua DPD RI: Perlu Langkah Konkret Majukan Perekonomian Daerah Perbatasan
×

Adsense

Adsense

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 20 September 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
88.796 1.929 84.780 2.087
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Ketua DPD RI: Perlu Langkah Konkret Majukan Perekonomian Daerah Perbatasan

Selasa, 14 September 2021 | 08:00 WIB Last Updated 2021-09-14T01:00:00Z

LaNyalla di Pos Lintas Perbatasan Negara (PLBTN) Terpadu Skouw, Jayapura
Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator mengunjungi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini di Pos Lintas Perbatasan Negara (PLBTN) Terpadu Skouw, Jayapura, beberapa waktu lalu.

SURABAYA, MJNews.ID - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah membuat langkah konkret untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. 
Hal tersebut disampaikan LaNyalla seiring dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua.

“Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” kata LaNyalla, Senin 13 September 2021.

Menurut Mantan Ketua Umum PSSI itu perlu sinergitas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sentra-sentra perekonomian baru. 

Selain itu, perlu juga diprioritaskan pada aktivitas perdagangan, yakni ekspor dan impor.
“Semua pihak terkait harus berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. Ke depan diharapkan PLBN akan  berkembang sehingga mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor,” paparnya. 

Dengan diresmikannya PLBN di Sota, Merauke, kata LaNyalla, dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki prospek besar seperti sektor pertanian dan peternakan. Jika hal itu dipacu dengan optimal, akan menjadi faktor pendorong perekonomian di Merauke dan sekitarnya. 

“Apalagi pada tahun 2018 lalu Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung padi nasional. Bahkan sudah mampu ekspor komoditi pertanian antara lain beras, kopra dan gaharu. Dengan dibangunnya PLBN tentu saja semakin memudahkan alur dan prosedur ekspor,” ungkap dia.

Meski demikian, LaNyalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan pada sektor keamanan karena daerah perbatasan memiliki risiko kejahatan dan kriminalitas yang tinggi.

“Tak boleh dikesampingkan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian yang terjadi pasti akan mendorong adanya kejahatan,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.

(rls/dpd)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update