Pemprov Sumbar Cari Solusi Tutupi Defisit Anggaran pada APBD-P 2021
×

Adsense

Adsense

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 21 September 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
88.879 1.915 84.873 2.091
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Pemprov Sumbar Cari Solusi Tutupi Defisit Anggaran pada APBD-P 2021

Senin, 13 September 2021 | 17:30 WIB Last Updated 2021-09-13T18:49:42Z

Rapat Paripurna Pengambilan keputusan KUPA-PPAS Perubahan Sumbar tahun 2021
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy usai Rapat Paripurna Pengambilan keputusan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2021 di Padang, Senin (13/9/2021). (humas)

PADANG, MJNews.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Sumatera Barat (Sumbar) akan mencarikan solusi untuk menutupi defisit anggaran dalam APBD P 2021 yang mencapai Rp. 27 miliar.

"Kita cari solusi bersama untuk hal ini. Mungkin ada anggaran pembangunan yang bisa dialihkan atau minta bantuan dari pemerintah pusat lewat APBN," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy usai Paripurna Pengambilan keputusan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2021 di Padang, Senin 13 September 2021.

Wagub menyebut ia sudah bertemu dengan Menteri Bappenas dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri untuk menjajaki kemungkinan anggaran kegiatan yang bisa meminimalisasi defisit APBD P 2021.

Beberapa langkah juga sudah diambil untuk mengurangi defisit tersebut diantaranya dengan menghapus anggaran pembangunan Stadion Utama Sikabu Padang Pariaman dengan mengalihkan aset ke Bappenas lewat SBSN. 

"Kita juga akan coba evaluasi anggaran lain di dinas, atau menangguhkan pembangunan lain yang sidatnya non esenssial," ujarnya.

Meski demikian, Audy mengatakan defisit APBD P 2021 Sumbar yang mencapai Rp. 27 miliar itu relatif lebih kecil dari defisit yang terjadi di daerah lain sehingga tetap patut untuk disyukuri.

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dalam rancangan KUPA-PAS Perubahan Tahun 2021 sebelumnya terdapat defisit anggaran murni setelah dikurangi dengan kelebihan SILPA tahun 2020 sebesar Rp. 91 miliar. 

Dalam pembahasan untuk penyeimbangan yang dilakukan kemudian TAPD berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah serta melakukan rasionalisasi belanja kegiatan yang kurang mendesak sehingga defisit anggaran bisa ditekan hingga Rp. 27 miliar.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 12 tahun 2018, Fraksi di DPRD Sumbar telah menyampaikan pendapat akhir dengan kesimpulan dapat menyetujui Rancangan KUPA PPAS Perubahan 2021 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD 2021. 

Dalam rancangan yang telah disetujui itu Pendapatan Daerah tahun 2021 berubah dari semula sebesar Rp. 6.580.124.354.738,00,- dan pada kesepakatan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021 disepakati menjadi Rp. 6.609.027.665.149,00, bertambah sebesar Rp. 28.903.310.411.

Sementara komposisi alokasi Belanja Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 103.158.265.161,00, dari semula pada APBD Tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 6.780.124.354.738,00,- menjadi Rp. 6.883.282.619.899,00,- pada kesepakatan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021.

Sedangkan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 260.850.024.206,20,- pada kesepakatan Perubahan KUA PPAS Tahun 2021, naik sebesar Rp. 40.850.024.206,20,- dari anggaran semula sebesar Rp. 220.000.000.000,00,- pada APBD Tahun 2021 dan pengeluaran pembiayaan direncanakan pada kesepakatan Perubahan KUA PPAS sebesar Rp.15.050.000.000,00,- turun sebesar Rp. 4.950.000.000,00,- dari anggaran semula sebesar 
Rp. 20.000.000.000,00,- pada APBD Tahun 2021. 

Dari proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh proyeksi pembiayaan netto sebesar Rp. 245.800.024.206,20. Apabila pembiayaan netto tersebut dibandingkan dengan proyeksi defisit rancangan kesepakatan perubahan KUA PPAS tahun 2021 sebesar Rp. 274.254.954.750,00,- maka pada kesepakatan rancangan perubahan KUA PPAS Tahun 2021 mengalami defisit murni sebesar Rp. 28.454.930.543,80,-.

(Adpim Sumbar)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update