Pemprov Sumbar Sampaikan Nota Ranperda APBD Perubahan 2021 ke DPRD
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Pemprov Sumbar Sampaikan Nota Ranperda APBD Perubahan 2021 ke DPRD

Jumat, 17 September 2021 | 21:30 WIB Last Updated 2021-09-17T14:30:00Z


Pemprov Sumbar Sampaikan Nota Ranperda APBD Perubahan 2021
Pemprov Sumbar Sampaikan Nota Ranperda APBD Perubahan 2021. (humas)

PADANG, MJNews.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), menyampaikan Nota Ranperda APBD Perubahan 2021 yang dibacakan Wakil Gubernur Audy Joinaldy dalam paripurna DPRD, Jumat 17 September 2021.

Wagub menyampaikan, sesuai ketentuan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan dengan beberapa kondisi.

Berpedoman pada ketentuan tersebut maka Perubahan APBD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Menurut Audy, dengan arah kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah tersebut dapat digambarkan postur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah Pendapatan Daerah menjadi Rp 6,6 Triliun dengan jabaran PAD Rp2.4 Triliun, Pendapatan Transfer Rp 4,08 Triliun, Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 92,36 miliar.

Sementara itu Belanja Daerah menjadi Rp 6,88 triliun masing-masing Belanja Operasi Rp 4,95 triliun, Belanja Modal Rp 838,28 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 107 miliar, Belanja Transfer Rp 986,88 miliar sehingga terdata Surplus/Defisit Rp 274,25 miliar.

Lalu Pembiayaan Netto Rp 245,80 miliar, Penerimaan Pembiayaan Rp 260,85 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Rp 15,05 miliar sehingga sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan Rp 28,45 miliar.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan terhadap Nota Pengantar yang disampaikan wakil gubernur tersebut, maka fraksi-fraksi memberikan pandangan umum terkait proyeksi anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan dan program prioritas yang diusulkan dalam perubahan APBD 2021.

Pandangan umum itu untuk menambah pengayaan dan penyempurnaan terhadap Ranperda APBD-P, baik terhadap optimalisasi pendapatan daerah maupun efektivitas dan efesiensi belanja daerah, serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

(Adpim Sumbar)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update