Penanganan Dampak Covid-19 Masih Jadi Fokus dalam APBD Perubahan Sumbar 2021
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Penanganan Dampak Covid-19 Masih Jadi Fokus dalam APBD Perubahan Sumbar 2021

Kamis, 30 September 2021 | 23:00 WIB Last Updated 2021-09-30T16:00:00Z


Pengesahan APBD P tahun 2021
Rapat Paripurna DPRD Provinsi dengan acara Pengambilan Keputusan Ranperda tentang APBD P tahun 2021, Kamis 30 September 2021. (humas)

PADANG, MJNews.ID - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Sumatera Barat 2021 masih difokuskan pada penanganan COVID-19 diantaranya bidang kesehatan, stimulus pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan dampak sosial.

"Sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 dinyatakan yang menjadi prioritas selain untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tetap diprioritaskan dampak COVID-19 diantaranya di bidang penanganan dampak kesehatan, recovery ekonomi dan penanganan dampak sosial dengan penguatan jaring pengaman sosial," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi dengan acara Pengambilan Keputusan Ranperda tentang APBD P tahun 2021, Kamis 30 September 2021.

Selain itu, tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam RPJMD Sumbar 2016-2021 sehingga program yang dialokasikan adalah kelanjutan dari 10 program prioritas pembangunan daerah periode sebelumnya.

Meski demikian, Mahyeldi menyampaikan Pemprov Sumbar tetap berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam APBD P 2021 dan kebutuhan lain yang bersifat strategis.

Dari beberapa tahapan yang telah dilalui maka postur APBD P Sumbar 2021 totalnya Rp 6,9 triliun lebih yang terdiri Pendapatan Daerah Rp 6,6 triliun diantaranya PAD Rp 2,5 trilun, Pendapatan Transfer Rp 4,09 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp93,4 miliar.

Sementara Belanja Daerah Rp 6,896 triliun dan Pembiayaan Daerah yang terdiri Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 260,86 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 15,050 miliar.

Defisit anggaran pada RAPBD 2021 sebesar Rp 245,8 miliar sepenuhnya dapat ditutupi dengan pembiayaan netto atau selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Ia menyebut setelah RAPBD-P 2021 disetujui akan sesegera mungkin disampaikan ke Kemendagri untuk evaluasi, kemudian evaluasi tersebut tindaklanjuti dan dibuat penyusunan DPA SKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

"Seluruh SKPD segera siapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dalam DPA SKPD dan DPA PPKD sehingga program dan kegiatan bisa diselesaikan tepat waktu," tegasnya. 

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dengan telah disepakatinya Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, disampaikan kepada Mendagri untuk dilakukan evaluasi.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang telah disepakati ini, kepada Mendagri agar dapat segera di evaluasi," katanya.

Ia menginggatkan kepada Pemerintah Daerah, keterlambatan evaluasi yang terjadi pada Ranperda tentang APBD Tahun 2021, jangan sampai terulang kembali dalam pelaksanaan evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021 dan perlu kita pahami bersama, bahwa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2021, sangat terbatas.

(Adpim Sumbar)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update