Penguatan DPD RI Akan Ciptakan Dorongan dalam Perjuangan Aspirasi Daerah
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Penguatan DPD RI Akan Ciptakan Dorongan dalam Perjuangan Aspirasi Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 02:00 WIB Last Updated 2021-09-21T19:00:00Z


Mahyudin
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin.

DENPASAR, MJNews.ID - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD RI merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan aspirasi daerah. Adanya aspirasi daerah yang diperjuangkan DPD RI di tingkat pusat, akan mencegah adanya disintegrasi bangsa dan dapat memperkuat ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
“DPD RI juga diharapkan mampu menampung kepentingan daerah secara memadai, serta memperjuangkan aspirasi daerah dalam lembaga legislatif," ucapnya saat rapat bersama Wakil Gubernur Bali di Kantor Pemprov Bali, Selasa 21 September 2021.
 
Mahyudin menambahkan, bahwa dalam upaya mengoptimalkan perjuangan aspirasi daerah, kewenangan DPD RI harus sesuai dengan legitimasinya sebagai wakil daerah. Sebagai perwakilan dari daerah, DPD RI seharusnya memiliki kewenangan yang optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Apalagi saat ini banyak daerah yang berharap besar kepada DPD RI dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang selama ini masih belum dirasakan oleh sebagian daerah.
 
"Untuk itulah, kami Pimpinan dan Anggota DPD RI periode 2019-2024 memiliki niat dan keinginan yang sangat serius untuk mewujudkan DPD RI sebagaimana cita-cita pendiriannya sebagai pengawal aspirasi dan kebutuhan daerah," ucap Mahyudin yang juga Senator dari Kalimantan Timur ini.
 
Menurut Mahyudin, salah satu upaya untuk mengoptimalkan perjuangan aspirasi daerah adalah dengan mewujudkan sistem bikameral (dua kamar) yang ideal dalam sistem demokrasi Indonesia. Adanya sistem bikameral yang ideal dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan nasional, karena memiliki dua kamar.

"Dalam hal ini adalah terakomodirnya aspirasi daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional yang harus diwujudkan," imbuhnya.
 
Untuk dapat mewujudkan sistem bikameral yang ideal, dibutuhkan penguatan kewenangan dari DPD RI. Apalagi keanggotaan DPD RI memiliki legitimasi yang kuat sebagai perwakilan langsung dari kewilayahan. Selain itu, proses pemilihan anggota DPD melengkapi hasrat politik masyarakat daerah sebagai alternatif pilihan bagi wakil-wakilnya di parlemen. Dan diperlukannya upaya untuk menyeimbangkan lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
 
“Oleh karenanya menjadi pekerjaan rumah kita bagaimana selanjutnya memperkuat fungsi legislasi DPD agar mampu menyampaikan aspirasi daerah, dalam proses rumusan kebijakan di tingkat nasional terutama pembentukan undang-undang yang dibutuhkan oleh daerah,” imbuhnya.
 
Mahyudin juga menegaskan jika dalam mewujudkan penguatan DPD RI, dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Oleh karena itu, ia mengatakan jika setiap anggota DPD RI terus berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi daerah sehingga menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh daerah. Apalagi DPD RI diisi oleh anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berpengalaman yang bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk perjuangan kepentingan daerah dan menghapus disparitas pembangunan yang masih ada saat ini.
 
"Kita ingin saling bahu-membahu membangun daerah. Saya titip agar DPD dioptimalkan. Kalau kita bekerja, pasti pemda dan masyarakat daerah akan cinta kepada DPD. Sehingga DPD bersama daerah pasti akan dapat mewujudkan pembangunan di daerah," kata Mahyudin.
 
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengeluhkan mengenai kondisi pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi di Bali sampai minus 10,98% di kuartal II tahun 2020. Ia pun berharap agar DPD RI dapat membantu adanya relaksasi pembayaran kredit bagi para pelaku sektor pariwisata yang saat ini belum bisa membayar hutang atas investasi di usaha pariwisata di Bali.
 
"Kami juga menitipkan agar aspirasi kami, yaitu RUU Provinsi Bali dapat segera dibahas dan disahkan, sehingga akan memajukan Provinsi Bali," ucapnya.
 
Terkait RUU Provinsi Bali  Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu mengatakan bahwa dalam waktu dekat, PPUU akan menggelar rapat dengan Gubernur Bali, salah satunya untuk membahas RUU tersebut.
 
Masih terkait aspirasi dari Wagub Bali, Anggota DPD RI dari Bali, Bambang Santoso dan Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Hasan Basri sependapat dengan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin. Menurutnya kewenangan DPD RI harus diperkuat dan memperoleh dukungan dari daerah, sehingga daya dorong dalam memperjuangkan aspirasi daerah akan semakin kuat.
 
"Saya berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali. Jika memperoleh dukungan dari Bali, saya yakin DPD akan kuat dan mampu memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk dari Bali," kata Hasan Basri yang juga Wakil Ketua PURT DPD RI ini.
 
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua BULD DPD RI Habib A Bahasyim, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen, Wakil Ketua PPUU DPD RI Ajbar, Anggota DPD RI dari Banten Andiara Aprilia Hikmat, Anggota DPD RI dari Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru, dan Anggota DPD RI dari Maluku Utara Namto Roba.

(rls/dpd)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update