Tata Kelola Pemda Rendah, Banyak Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi
×

Adsense

Adsense

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 20 September 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
88.796 1.929 84.780 2.087
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Tata Kelola Pemda Rendah, Banyak Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi

Selasa, 14 September 2021 | 18:00 WIB Last Updated 2021-09-14T11:00:00Z

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, MJNews.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) dengan Komisi XI DPR RI, Senin 13 September 2021. Salah satu tujuannya untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

Sri Mulyani mengatakan, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) selama ini belum optimal terlihat dari sebagian besar yang memiliki nilai reformasi dan birokrasi yang rendah, yakni kebanyakan di level C atau CC. Belum lagi banyaknya kepala daerah yang menjadi terpidana korupsi.

“Isu transparansi dan integritas selain kompetensi sangat menonjol menjadi concern dari publik sejak 2004 sampai 2021. Ada 127 kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin 13 September 2021.

Selain itu, pengelolaan keuangan di daerah juga dinilai belum optimal. Terbukti dari tingginya besaran belanja birokrasi yang mencapai 59% dari total anggaran daerah.

“Besarnya belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan barang jasa yang rata-rata mencapai 59% dari total anggaran daerah dalam 3 tahun terakhir ini. Juga kolaborasi antara daerah maupun dalam menciptakan daya tarik, daya investasi, daya competitiveness dari daerah itu terlihat masih sangat terbatas,” tuturnya.

Untuk daya saing, kata dia, 60% daerah memiliki indeks daya saing sedang atau rendah berdasarkan survei dari BRIN tahun 2021. Hal ini menurutnya akan berdampak pada tujuan nasional.

“Dengan belum optimalnya kapasitas daerah yang menyebabkan akan makin sulit pencapaian tujuan bernegara, sementara resources juga sudah didelegasikan kepada daerah,” kata dia.

Misalnya urusan pendidikan yang kewenangannya sudah diberikan kepada pemerintah daerah. Jika dalam bekerjanya tak mampu memaksimalkan itu, maka akan berdampak pada sumber daya manusia di Indonesia.

“Kita berikan contoh urusan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Sehingga apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan tentu akhirnya kualitas SDM Indonesia hari ini dan ke depan,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyentil kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap belum fokus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terlihat dari banyaknya program yang digagas hingga mencapai 29.623 di 2021.

Sri Mulyani mengatakan program yang terlalu banyak itu membuat APBD dibagi-bagi sedemikian kecil tanpa ada hasil yang signifikan.

“Jenis program di daerah itu bisa mencapai jumlahnya 29.623. Kalau program dipecah jadi kegiatan menjadi 263.135. Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer itu seperti ini, pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu akhirnya menghasilkan output dan outcome,” katanya.

Meski banyak program, pola belanja APBD disebut hanya tertumpu di triwulan IV hingga mengakibatkan banyak dana mengendap di bank (idle cash). Per Juli 2021, Sri Mulyani menyebut dana Pemda yang menganggur di bank sebanyak Rp 173,73 triliun.

“Pola belanja APBD yang masih business as usual dan tertumpu di triwulan keempat mendorong terjadinya idle cash di daerah. Pada Juli 2021 ada Rp 173,73 triliun dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan,” ujarnya seperti dikutip detikFinance.

“Harusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi salah satu yang menjadi concern bersama,” tambahnya.

Meski pemerintah pusat sudah melakukan desentralisasi fiskal alias otonomi daerah sejak 2004, tata kelola penyelenggaraan keuangan Pemda dianggap belum optimal. Padahal tujuan diberlakukannya itu karena Pemda dipikir mampu melihat lebih dekat isu sosial di daerahnya masing-masing.

Pemberian desentralisasi fiskal ditujukan untuk memberikan sumber-sumber pendanaan sebagai aspek input kepada daerah agar bisa dikelola secara efisien, adil, selaras, dengan memperhatikan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara tersebut.

Dikarenakan hasilnya belum optimal, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD).

(*/dtc)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update