Wajib Vaksin bagi Pelajar Warnai Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Solok
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Wajib Vaksin bagi Pelajar Warnai Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Solok

Selasa, 21 September 2021 | 23:30 WIB Last Updated 2021-09-21T19:04:30Z


Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Solok
Wajib Vaksin bagi Pelajar Warnai Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Solok.

Solok, MJNews.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi–Fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin 20 September 2021 siang.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Solok, Hj. Nurnisma, SH didampingi oleh Wakil Ketua Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma serta Anggota DPRD Kota Solok lainnya. Selain itu, sidang tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Solok H. Zul Elfian Umar, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah serta undangan lainnya.

Pandangan umum diawali oleh Fraksi Solok Adil Makmur yang disampaikan oleh juru bicara, Ade Merta, S.Pd yang menyampaikan terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini, Fraksi Solok Adil Makmur meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

“Kita mengetahui bersama bahwa pandemi telah berdampak pada semua sendi sosial maupun sendi ekonomi, kondisi ini sangat berpengaruh pula terhadap tata pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2021 ini, selain diarahkan pada prioritas pembangunan daerah, kebijakan alokasi anggaran juga diarahkan ke penanganan pandemi covid-19,” jelas Ade Merta.

Terkait pandangan, kritik dan saran dari Fraksi Solok Adil Makmur yang meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menindak tegas pemilik iklan rokok yang tidak memiliki izin karena sudah bertentangan dengan Perda No.1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Fraksi Solok Adil Makmur juga meminta kepada Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pariwisata dan UMKM Kota Solok, agar Kota Solok menjadi kota tujuan wisata dan perdagangan seperti daerah lainnya.

Fraksi Solok Adil Makmur juga menyarankan terkait dengan keluarnya surat edaran Walikota tentang vaksinasi terhadap pelajar usia 12-17 tahun, agar dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut jangan sampai ada pemaksaan dan ancaman, akan tetapi lakukanlah dengan persuasif/pendekatan serta melakukan sosialisasi vaksinasi kepada siswa dan orang tua terlebih dahulu sebelum vaksinasi ini dilakukan.

Pandangan umum Fraksi Solok Bersatu yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Deni Nofri Pudung menegaskan khususnya kepada Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya, terhadap pemberian bantuan ke masyarakat agar tepat waktu dalam pelaksanaannya.

“Selain itu, kami juga menyarankan dalam masa Pandemi Covid-19 dan terpuruknya ekonomi masyarakat Kota Solok saat ini, harapan masyarakat agar Pemerintah Daerah dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kembali,” paparnya.

Terkait adanya Edaran Walikota Solok No.420/899/DDIK-SE-KP-2021 tertanggal 16 September 2021 tentang wajib vaksin bagi pelajar yang berusia 12–17 Tahun, Fraksi Solok Bersatu mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka melalui program vaksinasi terhadap siswa siswi, tetapi juga minta kepada Pemerintah Daerah Kota Solok agar menyosialisasikan terlebih dahulu dan memberikan pemahaman, edukasi yang terbaik agar proses vaksinasi kepada siswa siswi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

“Kalau ada salah satu siswa-siswi yang cacat serta meninggal dunia akibat vaksin yang sebelumnya belum disosialisasikan dan belum diberikan pemahaman cara penggunaannya, siapakah yang nantinya akan bertanggung jawab. Seharusnya Pemerintah Kota Solok, khususnya Dinas Pendidikan memiliki kepekaan hati yang tinggi terhadap vaksinasi dan beban psikologis siswa siswi serta wali murid karena belum disosialisasikan,” ungkap Deni Nofri.

“Kami sadar bahwa vaksinasi yang akan dilaksanakan agar pandemi ini bisa segera selesai adalah pilihan yang harus dipertimbangkan. Kami mendukung dan mendorong secara penuh agar vaksinasi terhadap siswa siswi untuk belajar tatap muka menjadi kenyataan. Dimana tidak seluruh siswa siswi bisa divaksin tergantung dengan kondisi kesehatan dan beban psikologis masing-masing siswa dan wali murid,” papar Deni Nofri.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan oleh Andi Marianto, ST, mengingatkan kepada OPD melalui Wali Kota Solok untuk menjaga konsistensi program dan kegiatan yang telah direncanakan pada masing-masing OPD, dan agar adanya percepatan progres program kegiatan, baik yang sedang berjalan dengan sumber pembiayaan APBD Tahun 2021, maupun kegiatan yang nantinya akan dibiayai melalui APBD Perubahan Tahun 2021.

Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan kepada OPD melalui Wali Kota Solok untuk proaktif menyikapi serta mencarikan solusi atas persoalan yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup masyarakat Kota Solok.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab I Pengelola Keuangan Daerah, bahwa pada angka 2 huruf e. Kepala Daerah telah diamanahi kewenangan “mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat, salah satu di antaranya rubuhnya dinding saluran Banda Pamujan sebagai dampak bencana banjir yang melanda Kota Solok pada bulan Februari 2021 yang sangat merugikan petani pengguna air irigasi hamparan Sawah Solok,” tegas Andi Marianto.

(zal)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update