Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Tentang 3 Ranperda
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Tentang 3 Ranperda

Selasa, 12 Oktober 2021 | 12:00 WIB Last Updated 2021-10-13T12:23:24Z


Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Tentang 3 Ranperda
Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Tentang 3 Ranperda.

TANAH DATAR, Mjnews.id - Delapan Fraksi menyampaikan pandangan umum di aula DPRD Tanah Datar, Senin 11 Oktober 2021, tentang 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Bupati Tanah Datar.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, Ronny Mulyadi Dt. Bungsu ditemani Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, dihadiri langsung Bupati Eka Putra.

Pandangan umum itu diawali dari Fraksi PPP, kemudian Fraksi Perjuangan Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKS, Nasdem dan PAN.

Masing-masing Juru Bicara (Jubir) nya menyampaikan dan saran tentang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, kemudian Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Ranperda Perangkat Daerah dan Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu.

Fraksi PPP melalui Jubirnya Arianto melontarkan pertanyaan dan saran tertuang dalam 9 poin lebih menitikberatkan terhadap Ranperda RTRW 2021-2041.

Bagaimana formulasi Pemkab khususnya mengenai bangunan eksisting yang ditengarai menyalahi RTRW dalam hal penataan ataupun peruntukannya.

"Selain itu, mengenai penanganan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang semestinya 30 persen cakupan luas wilayah,” kata Arianto.

Fraksi Demokrat melalui Jubirnya Donna menyampaikan, fraksinya fraksinya terhadap Ranperda RTRW Tahun 2021 - 2041 dibahas bersama untuk dijadikan Perda.

Kemudian Fraksi Gerindra melalui Jubirnya Kamrita menambahkan, dengan penetapan Perda ini merupakan penyesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jelas memberi dampak terhadap potensi pendapatan daerah di sektor pajak dan retribusi.

Fraksi Nasdem melalui Jubirnya Khairul Abdi menanyakan soal penambahan atau pemisahan OPD yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(hms/ben)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update