Selesaikan Dualisme Kepengurusan, Yoserizal Dt Manggung Berharap Adanya Musyawarah Nagari Lubuk Sikarah
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Selesaikan Dualisme Kepengurusan, Yoserizal Dt Manggung Berharap Adanya Musyawarah Nagari Lubuk Sikarah

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 13:05 WIB Last Updated 2021-10-09T06:05:28Z


Yoserizal Dt. Manggung

SOLOK KOTA, MJNews.ID - Wako Solok dinilai lambat dan ada indikasi sengaja mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Surat Instruksi Gubernur Sumbar No. 4112/172/DPMD -2021 tanggal 3 Maret 2021 untuk Memasilitasi 
Penyelesaian Dualisme Ketua KAN Lubuk Sikarah, Nagari Solok, Kota Solok dalam sebuah acara Musyawarah Nagari melibatkan kedua pihak bersengketa  dalam kepanitian acara dimaksud.

Namun sampai berita ini diturunkan Kepengurusan KAN Lubuk Sikarah hasil Musnaglub 2019 periode 2018-2023 yang merasa sangat dirugikan secara moral, bathin, harga diri dan materi dalam hal ini.

Hal ini disebabkan karena Wako Solok tidak pernah mengundang dirinya dalam penyelesaian dimaksud sejauh ini.

Karena itu, maka Ketua KAN Lubuk Sikarah hasil Musnaglub 2019 periode 2018-2023 Yoserizal SH Dt Manggung kembali melaporkan masalah dihadapinya dan memohon kembali kepada Gubernur Sumbar agar memperhatikan dan menindaklanjuti penyelesaian dualisme Ketua KAN setempat, sehingga dalam Ninik Mamak dan Pemangku Adat Nagari Solok tidak terpecah belah dan tidak terkotak-kotak.

Melalui forum Musyawarah Nagari tersebut, Yoserizal Dt Manggung mengharapkan hubungan silaturrahmi dan komunikasi di antara sesama Ninik Mamak dan Pemangku sempat terusik dan mengenakkan satu sama lain.

Dengan wadah Musnag tersebut, kebekuan terjadi diharapkan mencair kembali.

Berbagai ide dan gagasan kedua pihak bisa ditampung dan diakomodir dalam berbagai rencana program dan kegiatan KAN Lubuk Sikarah sekarang dan ke depan agar lebih baik, solid dan kompak.

Kemudian program kerja pemerintah bisa diterapkan dengan baik dan efektif.
Serta melalui Musnag dimaksud didambakan dapat membidani dan melahirkan Kepengurusan KAN Lubuk Sikarah defenitif.

Diakuinya, legalitas dan bisa diterima semua. Begitu juga dari aspek hukum lebih jelas dan kuat, karena Kepengurusan KAN Lubuk Sikarah dipilih melalui sebuah Musnag, dimana kedua belah Plpihak berselisih duduk dalam kepanitiaan.

Proses musyawarah dan pemilihan tetap berpedoman dan mengacu kepada Adaik Salingka Nagari, AD ART KAN, AD ART pasal 9 LKAAM.

Surat dimaksud sebagaimana tertuang dalam Surat No 08/KAN/LS/X-2021 tanggal 5 Mei 2021 ditujukan kepada Gubernur Sumbar melalui Kadis DPMD Sumbar dan ditembuskan disampaikan kepada Wako Solok, Ketua DPRD Kota Solok dan Ketua LKAAM Sumbar untuk jadi perhatian, pertimbangan dan menfasilitasi penyelesaian dualisme kepengurusan KAN Lubuk Sikarah dimaksud.

(zal)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update