Uang Pengganti Perkara Kasus RTH di Simpang Muaro Muo Disetor Kejari Pulau Punjung ke Kas Negara
×

Adsense

Adsense Mobile

Adsense

Uang Pengganti Perkara Kasus RTH di Simpang Muaro Muo Disetor Kejari Pulau Punjung ke Kas Negara

Jumat, 01 Oktober 2021 | 09:30 WIB Last Updated 2021-10-01T06:58:49Z


Uang Pengganti Perkara Kasus RTH di Simpang Muaro Muo Disetor ke Kas Negara
Uang Pengganti Perkara Kasus RTH di Simpang Muaro Muo Disetor Kejari Pulau Punjung ke Kas Negara. (eko)

DHARMASRAYA, MJNews.ID - Dalam tindak kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Tindak Perkara kasus pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Simpang Muaro Muo, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung kembali melakukan Eksekusi Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Terdakwa AF sebesar Rp. 70.000.000,00 dan Terdakwa Mardius sebesar Rp. 200.000.000,00 ke kas negara melalui BRI Unit Pulau Punjung, Kamis 30 September 2021 kemarin.

Eksekusi tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dharmasraya, M. Haris Hasbullah, SH. MH., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Ilza Putra Zulfa, SH., Jaksa Fungsional Helmides, SH beserta staf kejaksaan Negeri Dharmasraya serta perwakilan dari BRI Unit Pulau Punjung.

Pada kesempatan itu, Kajari M. Haris Hasbullah didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Ilza Putra Zulfa, saat ditemui awak media, Jumat 1 Oktober 2021, mengatakan, memang benar kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Dharmasraya telah melakukan melakukan Eksekusi Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi kasus pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Simpang Muaro Muo, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terhadap Terdakwa AF sebesar Rp. 70.000.000,00 dan Terdakwa Mardius sebesar Rp. 200.000.000,00 ke kas negara melalui BRI Unit Pulau Punjung.

"Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap," kata Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, M. Haris Hasbullah.

Dimana, uang pengganti Tindak Perkara korupsi RTH itu, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas negara melalui BRI Unit Pulau Punjung.

Tujuan eksekusi ini pengembalian uang negara tersebut, merupakan upaya Kejaksaan dalam mewujudkan program Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dalam Pulihkan ekonomi Nasional. 

Dari kasus korupsi pembangunan RTH tersebut, pihaknya akan kembali mengejar kerugian uang negara yang harus dikembalikan oleh tersangka.

"Masih ada uang negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, lebih kurang Rp 200 juta lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Dharmasraya, tetapkan tiga orang yang diduga sebagai tersangka dalam kasus pembangunan RTH 2017. Satu dari tiga tersangka yang ditetapkan tersebut merupakan ASN yang menjabat sebagai PPK.

Dengan Proyek yang bersumber dari dana APBN senilai Rp 4,2 miliar, yang dikerjakan oleh PT. Mekar Jaya pada 2017 lalu," ucap Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, M. Haris Hasbullah.

(eko)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update