Dukcapil Gelar Rakor Pensyaratan NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik
×

Adsense

Adsense Mobile

Dukcapil Gelar Rakor Pensyaratan NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik

Rabu, 17 November 2021 | 20:00 WIB Last Updated 2021-11-17T14:55:42Z

loading...
Dukcapil Gelar Rakor Pensyaratan NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik
Dukcapil Gelar Rakor Pensyaratan NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik.

PADANG PANJANG, MJNews.id - Guna mensingkronkan layanan yang telah dilahirkan dengan OPD Kota Padang Panjang, Dukcapil Padang Panjang gelar Rapat Koordinasi Teknis Pemanfaatan Data Pencantuman NIK dalam Pelayanan Publik.

Rakor digelar di kantor Disdukcapil Kota Padang Panjang, Selasa 16 November 2021, dihadiri 14 OPD.

Hal tersebut disampaikan oleh Rimanita Erizon, Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Dukcapil Padang Panjang, menjawab MJNews.id di ruang kerjanya, Rabu 17 November 2021 siang.

Adapun OPD yang mengikuti Rakor digelar sehari itu terdiri dari, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Kemudian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) BPBD Kesbangpol, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat.

"Pada rapat ini membahas pelaksanaan Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik yang merupakan tindak lanjut Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik," ujar Rima menjawab MJNews.id di ruang kerjanya.

Dalam rakor yang sudah diselenggarakan satu hari lalu, disepakati 14 OPD akan menindaklanjuti Surat Edaran dan Perpres di atas untuk mencantumkan NIK dan/atau NPWP dalam layanan masing-masing OPD. 

Sesuai dengan Perpres 83 Tahun 2021 ini, diamanatkan agar Penyelenggara Pelayanan Publik terlebih dahulu melakukan verifikasi NIK melalui sistem informasi yang telah disiapkan Direktorat Jenderal Dukcapil berupa webportal. Melalui webportal, OPD diberikan akses terbatas terhadap data.

Ada sembilan, elemen data yang harus dicantumkam dalam pelayanan publik yaitu, Nomor Kartu Keluarga,
NIK, nama lengkap, jenis kelamin tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, dtatus perkawinan, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal. 

Penggunaan nomor identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi, berupa Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Pelayanan publik adalah, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 September 2021. 83 tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik diundangkan.

Artinya, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan atau NPWP berguna untuk mengsingkronkan data menjadi satu data yang utuh dan data tersebut terjamin kerahadiaanya, terang Rima.

"Untuk Padang Panjang sendiri, Empat Belas OPD sudah menyepakati Perpres tersebut untuk ditetapkan pada masing masing OPD. Perpres ini, diperkuat dengan surat edaran walikota untuk menindak lanjuti Perpres tersebut," pungkas Rima.

(mutia)

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update