Gempal Kembali Hearing dengan DPRD Lampung Utara soal Perusahaan Batu Bara
×

Adsense

Adsense Mobile

Gempal Kembali Hearing dengan DPRD Lampung Utara soal Perusahaan Batu Bara

Senin, 22 November 2021 | 19:36 WIB Last Updated 2021-11-22T12:36:20Z



Gempal Kembali Hearing dengan DPRD Lampung Utara
Gempal Kembali Hearing dengan DPRD Lampung Utara soal Perusahaan Batu Bara.

Lampung Utara, MJNews.id - Gerakan Masyarakat Peduli Lampung Utara (Gempal) kembali melaksanakan hearing dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan hearing dilaksanakan di ruangan komisi III DPRD Lampura, Senin (22/11/21).

"Perwakilan GEMPAL yang disampaikan oleh Gunadi Pada hearing. Terkait masalah itu PT Batu Bara tidak mengindahkan surat undangan DPRD Lampung Utara, padahal itu surat resmi diantar langsung dan ada tanda terimanya dari pihak perusahaan. Gempal tidak akan berhenti meminta kepada Pihak Forkopimda Lampung Utara untuk mencarikan titik temu antara pihak perusahaan dan Gempal bisa bertemu langsung dengan pihak perusahaan dan meminta pihak Komisi III DPRD Lampura melayangkan surat kembali kepada perusahaan batu bara atau pihak exspedisi batu bara," tegasnya.

Meskipun jalan yang dilewatinya adalah jalan negara, namun efek kelebihan muatan mengakibatkan jalan di Lampura rusak parah.

"Percuma saja setiap tahun ada perbaikan jalan kalau setiap saat angkutan batu bara melintas dengan bermuatan melebihi kapaditas," pungkasnya.

Hal serupa yang disampaikan Rusdi, Ketua GML Lampura. "Kalau kita tempuh dengan surat Komisi III saya pihak perusahaan tidak mengindahkan... terpaksa GEMPAL minta hadirkan pihak perusahaan melalui Forkopimda. Agar bisa disurati dan dihearingkan melalui Forkopimda.
Jika Forkopimda tidak juga diindahkan maka Ormas GML siap melakukan Aksi di jalan raya untuk memutar balik kendaraan muatan batu bara, jangan lewat Kabupaten Lampung Utara," kata Rusdi.

Ketua Komisi III DPRD Lampura, Jony Bediyal, SE mengatakan, untuk menyikapi hearing tersebut, jika harus melibatkan Forkopimda maka saya akan koordinasikan dulu dengan Ketua DPRD Lampung Utara, baru kita adakan hearing kembali dan menentukan jadwalnya.

"Karena perusahaan tersebut adalah perusahaan Nasional pastinya kita akan layangkan surat melalui DPRD Provinsi Lampung kemudian DPRD Provinsi bisa melayangkan surat resmi ke DPR-RI. Nanti DPR-RI melayangkan surat ke pihak perusahaan batu bara," tegas Jony.

(Mirza)

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update