Pemkab Pessel Antisipasi Risiko Dampak Bencana Melalui Pemetaan Wilayah
×

Adsense

Adsense Mobile

Pemkab Pessel Antisipasi Risiko Dampak Bencana Melalui Pemetaan Wilayah

Minggu, 14 November 2021 | 03:00 WIB Last Updated 2021-11-13T20:00:00Z

loading...
Antisipasi Risiko Dampak Bencana
Ilustrasi.

Pesisir Selatan, Mjnews.id - Untuk mengantisipasi pengurangan dampak bencana terkait kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, pemerintah kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan mempersiapkan berbagai langkah mitigasi.

Upaya itu juga bertujuan menindaklanjuti SK Gubernur tentang siaga bencana terhadap dampak La Nina. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan, Doni Gusrizal, Jumat (12/11/2021) menjelaskan bahwa tingginya potensi bencana yang bisa terjadi di daerah itu, disikapinya dengan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) pada semua nagari.

"Pembentukan KSB itu dilakukan pada 182 semua nagari yang ada, sekaligus juga pemetaan terhadap potensi kerawanan bencana berbasis kecamatan. Sebagai tindak lanjut SK gubernur, kami melalui Pusdalops juga telah menyampaikan bentuk mitigasi pada pemerintah provinsi," katanya.

Dia menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi dampak La Nina, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, telah menerbitkan SK nomor 360/51/BPBD/2021) tentang penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumbar.

Penetapan status itu bertujuan untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi bisa menimbulkan bencana alam. Diprediksi potensi itu akan masih terus terjadi hingga awal Desember 2021.

"Namun status siaga bencana sendiri, ditetapkan hingga akhir tahun atau sampai tanggal 31 Desember 2021," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa untuk melakukan penanganan secara maksimal bila ancaman bencana sebagaimana dikhawatirkan benar-benar terjadi, pihaknya juga telah mempersiapkan posko siaga bencana di semua nagari, dan sosialisasi potensi kerawanan bencana melalui KSB.

"Upaya itu kami lakukan agar masyarakat siap jika terjadi bencana. Namun kendala yang dihadapi saat ini, dari 182 KSB yang sudah dibentuk, hanya 34 KSB yang aktif. Kondisi itu terjadi akibat minimnya pembiayaan," ungkapnya.

Selain itu jumlah posko siaga bencana dan peralatan juga belum memadai karena baru ada sebanyak 4 posko. Semestinya di daerah itu memiliki 15 posko sesuai dengan jumlah kecamatan.

"Saya katakan peralatan belum memadai, sebab masing-masing posko hanya memiliki satu perahu dan tidak memiliki kendaraan taktis. Akibatnya bila terjadi bencana membuat mobilisasi personil dan peralatan menjadi lambat. Sebab secara topografi, beberapa wilayah di daerah ini sulit untuk dijangkau," ungkap Doni lagi.

Dia menambahkan bahwa dari pemetaan yang dilakukan per kecamatan potensi bencana banjir paling tinggi terdapat di Kecamatan Lunang, Ranah Ampek Hulu Tapan, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Pesisir, Lengayang, Batang Kapas, dan Kecamatan IV Jurai.

Sedangkan kecamatan dengan kerawanan longsor paling tinggi juga berpotensi bisa terjadi di Kecamatan IV Nagari, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan.

"Itu adalah pemetaan yang dibuat pada 2020, dan tahun 2021 ini kondisinya masih tidak jauh beda dan relatif sama," akunya.

(myd)

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update