Pengurus DPD PABPDSI Purworejo Resmi Dilantik
×

Adsense

Adsense Mobile

Pengurus DPD PABPDSI Purworejo Resmi Dilantik

Kamis, 04 November 2021 | 19:16 WIB Last Updated 2021-11-04T12:46:01Z



Pengurus DPD PABPDSI Purworejo Dilantik
Pengurus DPD PABPDSI Purworejo Dilantik.

Purworejo, MJNews.id - Badan Permusyawaratan Desa(BPD) adalah sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Anggota BPD se Kabupaten Purworejo yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia (PABPDSI) pada Kamis 4 November 2021, bertempat di ruang Arahiwang Komplek Sekertariat Daerah Kabupaten Purworejo resmi dilantik oleh Ketua PABPDSI Ferry Radiansyah, ST.

Acara pelantikan dihadiri Wakil Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, SH, Anggota DPRD Fraksi PDIP Timbul Susilo dan Forkompinda serta organisasi perangkat desa dank kepala desa (POLOSORO).

Kusprianto,S.Sos. selaku Ketua BPD Desa Joso, Kecamatan Ngombol terpilih sebagai ketua, Sekretaris dijabat Abdul Wahab Setiawan, Ketua BPD Desa Dewi, Kecamatan Bayan, periode 2021-2024.

Kusprinto mengatakan, kepengurusan persatuan BPD bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan para anggota BPD yang selama ini dirasa kurang mendapat apresiasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

PABPDSI bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat BPD sebagai pengawas dan lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi masyarakat di desa katanya.

DPD PABPDSI akan berupaya meningkatkan kapasitas para anggotanya dengan harapan seluruh BPD dapat berperan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Sementara Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti memberi ucapan selamat atas dilantiknya pengurus DPD PABPDSI Kabupaten Purworejo, semoga ke depan peran BPD dalam pengelolaan pemerintah desa akan semakin baik dan BPD bisa menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga penyelenggaraan pemerintah desa semakin akuntabel.

"Konsistensi BPD diperlukan karena (pengawasan) mengurangi bahkan mencegah potensi penyelewengan kewenangan dan keuangan desa," katanya.

(fix)

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update