GEBRAK Tuntut Nama Jalan dan Objek Wisata di Kebumen Dikembalikan
×

Adsense

Adsense Mobile

GEBRAK Tuntut Nama Jalan dan Objek Wisata di Kebumen Dikembalikan

Selasa, 28 Desember 2021 | 08:27 WIB Last Updated 2021-12-28T01:27:00Z


loading...

Kebumen, MJNews.id - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bongkar Arogansi Kekuasaan (GEBRAK) mendatangi DPRD Kebumen, Senin (27/12/2021). Mereka memprotes kebijakan Pemkab Kebumen terkait perubahan nama jalan yang baru saja dilakukan.

Dalam audiensi dengan legislatif, GEBRAK juga meminta DPRD dan jajaran pemkab Kebumen mengembalikan nama-nama jalan seperti semula.

Kedatangan puluhan masyarakat yang mengatasnamakan diri GEBRAK dipimpin para tokoh Presedium KoKo, Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., MH, MKn, Sujud Sugiarto, Ibnu Kholil, Panggih Prasetyo dan juga Marifun Arif yang diterima oleh seluruh ketua Fraksi dan anggota DPRD Kebumen di Ruang Rapat Paripurna.

Teguh Purnomo mewakili anggota GEBRAK menyampaikan, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengkritisi kebijakan Pemkab Kebumen terkait perubahan nama jalan. Bukan cuma nama jalan, perubahan nama pada Objek Wisata Kalibuntu menjadi Kaliratu juga mereka persoalkan termasuk pemberian nama Pendopo Kebumen yang kini menjadi Pendopo Kebumian.

Dikatakan Teguh, sebuah kebijakan semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan filosofis, sosiologis dan yuridis. Seperti pada pergantian nama jalan. Filosofinya apa, terus juga dampak sosial masyarakat itu apa.

“Selain itu yakni Yuridis, apakah bertentangan dengan aturan diatasnya atau tidak,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sujud Sugiarto mempertanyakan terkait sudah terpasangnya plang nama jalan baru, padahal perubahan nama itu baru sebatas diumumkan. Pembuatan plang jelas  menggunakan anggaran daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Jadi kami menuntut agar plang-plang tersebut dicopot. Kami beri waktu hingga 31 Januari 2022. Jika tidak kami akan laporkan Pemkab dan juga DPRD ke Pengadilan," tegasnya.

Masih kata Sujud, perubahan nama jalan juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan  Pemberian Nama Rupabumi dilakukan terhadap unsur Rupabumi yang belum bernama.

“Kita akan bahas dan bentuk tim setelah mengkaji mana saja yang dilanggar, karena yang bisa memanggil eksekutif adalah Ketua sesuai SOP,” tuturnya.

Pada kesempatan itu juga dibahas terkait Kebumen yang hingga saat ini masih menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Untuk itu, GEBRAK berharap program-program pemerintah difokuskan untuk hal-hal yang prioritas. Terlebih saat ini masih dalam Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Pemkab Kebumen khususnya Bupati Arif Sugiyanto memutuskan mengganti nama sejumlah nama jalan di Kebumen, setidaknya ada 9 nama jalan dan sebagian besar berada di jantung kota yang berganti nama.

Bupati menegaskan, ada sejumlah alasan filosofi dan yuridis mengapa perubahan nama jalan itu perlu dilakukan. Pergantian nama jalan itu pun sudah sesuai aturan dan tidak datang dengan tiba-tiba.

Dalam Surat Keputusan Bupati sebelumnya yakni SK Bupati Nomor 050/889 Tahun 2017 juga telah disebutkan tentang aturan perubahan nama jalan Nasional yang ada di Kebumen menjadi jalan Kabupaten. Artinya pemerintah kabupaten diberi hak untuk mengganti nama jalan nasional di wilayahnya masing-masing sesuai kearifan lokalnya.

Selain itu, kata Bupati, perubahan nama jalan ini sekaligus untuk mengenang jasa sejumlah pahlawan yang kelahiran Kebumen. Selain mengganti nama jalan, Bupati Arif juga mengganti nama obyek wisata kalibuntu di Kecamatan Klirong menjadi Kaliratu. Bupati Arif juga memutuskan memberi nama pendopo rumah dinas Bupati menjadi pendopo Kebumian. Dikarenakan sebelumnya pendopo ini belum memiliki nama.

Wakil Ketua DPRD Kebumen, Fuad Wahyudi menyampaikan terima kasihnya atas masukan dan aspirasi yang disampaikan para aktivis Koko Pede serta GEBRAK. Pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dan akan segera mengundang eksekutif.

“Terkait perubahan nama beberapa jalan, Fuad mengaku selama ini Dewan secara kelembagaan belum diajak eksekutif. Apalagi dalam draf eksekutif sifatnya baru pengumuman. Namun telah dipasang papan nama jalan baru sehingga Dewan nantinya akan meminta keterangan eksekutif," pungkasnya.

(Dana)

Iklan Kiri Kanan

Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update