Kelanjutan Pembangunan Drainase Mangkrak di Kota Bukittinggi Akan Dikerjakan Kontraktor Baru
×

Adsense

Adsense Mobile

Kelanjutan Pembangunan Drainase Mangkrak di Kota Bukittinggi Akan Dikerjakan Kontraktor Baru

Rabu, 05 Januari 2022 | 21:30 WIB Last Updated 2022-01-05T15:07:08Z


loading...

Erman Safar diwawancarai wartawan
Walikota Bukittinggi, Erman Safar diwawancarai sejumlah wartawan.

BUKITTINGGI, Mjnews.id - Sudah dapat dipastikan kelanjutan pekerjaan drainase primer yang mangkrak di Kota Bukittinggi tetap dilanjutkan 2022 ini, sedangkan yang akan melanjutkannya adalah kontraktor baru, mengenai pemutusan kontrak kerja Inata Bhakti Utama oleh Pemerintah Kota (Pemko) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku demikian rangkuman dari pertemuan rapat dengar pendapat antara DPRD dengan Pemko Bukitttinggi.

Rapat dengar pendapat antara legeslatif dan eksekutif dengan agenda masalah proyek drainase yang terbengkalai, Rabu 5 Januari 2022, bertempat di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, pertemuan tersebut tertutup akibatnya sejumlah wartawan yang hadir sempat kecewa, pertemuan ini juga berlangsung cukup alot dimulai pukul 13.30 WIB, selesai pukul 16.00 WIB, sebelumnya acara tersebut sempat diskor beberapa jam karena menunggu Walikota Erman Safar hadir.

Walikota Bukittinggi, Erman Safar diwawancarai oleh sejumlah wartawan seusai pertemuan mengatakan, Hari ini kami Pemerintah Kota Bukittinggi mengisi undangan DPRD Kota Bukittinggi untuk mengklarifikasi terkait pekerjaan drainase yang hari ini sudah diputuskan kontraknya. Tadi juga sudah dijelaskan tahapan lelang, pengumuman, sampai kesepakatan, metode yang harus dikerjakan, serta konsekwensi dan tahapan-tahapan SP-1, 2, 3 sampai pemutusan kontrak itu sudah dijelaskan sesuai dengan tahapan mekanisme dalam forum DPRD dan juga seluruh pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan masyakat saat ini dan sudah kita jawab.

"Kita tadi sudah meluruskan bahwa seluruh tahapan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap drainase ini telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan persoalan yang paling bermasalah adalah bagaimana pembangunan drainase yang sudah diputuskan kontraknya ini harus dilanjutkan pengerjaannya," katanya.

"Pada 28 Desember 2021, Kami sudah menyurati BPKP tentang bolehkah kami menganggarkan Kembali penyelesaian pekerjaan drainase ini sehingga nanti tidak lagi dianggap pengganggu ekonomi masyarakat karena letak yang berada di titik ekonomi padat," terangnya.

"Jadi BPKP sudah memberikan surat ke pemerintah kota Bukittinggi boleh untuk menganggarkan Kembali untuk penyelesaian pekerjaan drainase di tahun 2022 dengan mekanisme pergeseran. Jadi di Februari 2022, dilakukan lelang, Maret sudah dikerjakan kembali dan kami pastikan pekerjaan-pekerjaan berikutnya menjadi pelajaran buat kita semua dan pekerjaan drainase ini bisa rampung dan fungsi jalan bisa berjalan," terangnya.

Kalau mekanismenya lelang pasti dengan kontraktor yang baru, ini juga sudah kami dan DPRD tekankan kepada PBJ dan BPK di dinas PU pastikan bahwa kontrakor yang digunakan kontrakor berpengalaman. 

Terkait masalah pembayaran pekerjaan, sesuai kontak 26 Desember 2021, jadi pada tanggal tersebut dilakukan evaluasi. Pembayaran yang sudah dilakukan pemko bobot pekerjaan saat ini 50 persen sampai 60 persen belum dipastikan audit final, yang baru dibayarkan itu 30 persen sementara bobot pekerjaan sudah 50 persen sampai 60 persen.
 
Seluruh mekanisme akan kami lakukan, jika memungkinkan seluruh kontraktor-kontraktor yang memang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di Kota Bukittinggi mungkin tidak berlaku di pekerjaan drainase saja, untuk pekerjaan lain yang kontraktornya tidak dapat menyelesaikan proyek dengan baik bisa saja blacklist sesuai dengan mekanisme yang ada. 

Sementara Ketua DPRD Beny Yusrial mengatakan, kesepakatan kami di DPRD kemarin, istilahnya untuk kegiatan drainase ini menjadi isu yang sangat tidak bagus di kota kita. Jadi saya selaku ketua DPRD berkewajiban untuk memanggil pemerintah daerah dalam hal ini. Alhamdulillah, Bapak Wali Kota juga hadir dan tadi antara Pemko bersama DPRD membicarakan mulai dari proses lelang sampai putus kontrak sudah disampaikan.

Terkait Dinas PU, kami juga sepakat nantinya untuk lebih teknisnya akan dibahas oleh Komisi III dengan Dinas PU.

Pada intinya anggota DPRD mereka menginginkan ada solusi yang sesuai aturan yang bisa dilanjutkan kembali. Tadi juga pemerintah daerah menyampaikan ada surat dari BPKP yang mengatakan bahwasanya kegiatan ini bisa dilanjutkan di tahun 2022, untuk proses kita lihat aturannya bagaimana tetapi intinya secara kemungkinan dilakukan pergeseran pada tahun ini untuk kegiatan ini.

Waktu kegiatan kami sudah turun ke lapangan dan mengawasi, tetapi secara teknis anggota DPRD tidak bisa masuk untuk mengintervensi melakukan kegiatan ini karena kami hanya berwenang pada penganggaran.

"Kami sudah memberikan catatan kepada pemerintah daerah karena ini untuk kedepannya lagi supaya apa pun bentuk kegiatan yang mungkin jumlahnya besar kita meminta kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan itu benar-benar menunjuk rekanan yang betul-betul berkualitas. Supaya tidak terjadi lagi kegiatan yang bisa merugikan kota ini," ungkap Ketua DPRD Beny Yusrial.

(ril)

Iklan Kiri Kanan

Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update