Pemkab Bintan Kembali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Pelayanan Publik

Pemkab Bintan Kembali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Pelayanan Publik
Pemkab Bintan Kembali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Pelayanan Publik. (f/kominfo)

Bintan, Mjnews.id – Om RI Kembali melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik untuk tahun 2021 tingkat Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi pelayanan lainnya.

Hasil di wilayah Kepri, peringkat pertama penilaian Kabupaten Natuna dengan total nilai 93,18 Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 87,51 dan Kabupaten Bintan menduduki peringkat ketiga dengan total nilai 83,7.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketiganya berada pada posisi kepatuhan (zona hijau), sementara 5 Kabupaten/Kota lainnya berada dalam posisi sedang (zona kuning).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Adi Prihantara saat menerima penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan bahwa komitmen pelayanan yang dilakukan merupakan pancang awal Bintan bisa mempertahankan predikat zona hijau. 

Baca Juga  Sempena HUT ke-20, Gubernur Ziarah ke Makam Para Pejuang Kepri

“Ini hasil dari semua lini yang saling mengisi. Pelayanan publik memang kita fokuskan sebab hal ini menjadi ujung kedekatan masyarakat dan Pemerintah. Kita abdi negara, kita pelayanan bagi masyarakat” terangnya, Kamis (20/01/2022) malam di Nirwana Resort Kawasan Wisata Lagoi.

Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat dihubungi mengenai hal ini mengatakan kinerja semua sektor merupakan cerminan dari pengabdian dalam pengabdian kepada masyarakat. 

“Sekali lagi selamat kepada semua jajaran khususnya di lini pelayanan kepada masyarakat. Jangan berhenti di sini dan terus kita tingkatkan. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah memang pelayan bagi masyarakat,” kata Roby. 

Baca Juga  Gubernur Kepri Safari Ramadhan di Masjid Hajar Aswad Batu Hitam

Penilaian ini ditujukan untuk pemenuhan standar pelayanan publik yang menjamin integritas, kepatuhan, keadilan, tidak memihak, akuntabilitas dan kerahasiaan. Khusus substansi penilaian untuk Pemerintah Daerah terdiri dari 4 substansi yaitu Perizinan, Kesehatan, Administrasi kependudukan dan Pendidikan. 

Metode berdasarkan penilaian variabel dan indikator standar pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

(*/isb)