Sekitar 800 KK Warga Gadut Agam Terima Bantuan KKS, Pelayanan Kurang Profesional
×

Adsense

Adsense Mobile

Sekitar 800 KK Warga Gadut Agam Terima Bantuan KKS, Pelayanan Kurang Profesional

Minggu, 02 Januari 2022 | 22:02 WIB Last Updated 2022-01-02T15:02:44Z


loading...

Kartu Keluarga Sejahtera
Kartu Keluarga Sejahtera.

Agam, MJNews.id - Diperkirakan sekitar 800 kepala keluarga (KK) warga Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang tercatat dalam kartu Keluarga Sejahtera merasa lega karena mereka mendapat bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Masing-masing masyarakat menerima uang sebesar Rp. 760 ribu tambah beras sebanyak tiga karung seberat 30 Kg.

Persyaratan untuk mendapat bantuan beras maupun uang, warga masyarakat diharuskan masing-masing membawa KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan bantuan uang maupun beras masyarakat dianjurkan meminta di salah satu kedai yang telah ditentukan petugas.

Proses administrasi persyaratan berlangsung Jumat 31 Desember, bertempat di Kantor Wali Nagari, Gadut.

Wali Nagari Gadut, Drs. Masferiedi, kepada MJNews.id, mengatakan, masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera diperkirakan berjumlah sekitar 800 KK.

"Bantuan tersebut berasal dari anggaran Pusat bukan dari APBD Kabupaten Agam," ujar Wali Nagari Gadut, Masferiadi.

Masyarakat yang menerima bantuan kartu keluarga sejahtera mereka sangat bersyukur sekali dan berterima kasih.

"Alhamdulillah menerima bantuan beras dan uang ini sangat membantu sekali untuk biaya rumah tangga, saya sangat bersyukur sekali," ujar emak setengah baya di belakang diketahui bernama Ipah.

Dalam pantauan MJNews.id, di satu sisi masyarakat sangat bersyukur menerima bantuan, di sisi lain proses pembagian kartu keluarga sejahtera oleh petugas maupun tempat pengambilan bantuan beras dan uang dinilai tidak profesional. Masyarakat yang telah memberikan foto copy seperti KTP dan KK, oleh petugas tidak memberikan nomor antri, masyarakat disuruh menunggu panggilan dari petugas, hal ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

“Saya pukul 10.00 WIB memberikan persyaratan sudah pukul 16.00 WIB nama saya belum juga dipanggil, sedangkan yang datang belakangan nama sudah dipanggil," kata Rafles, nada yang sama juga disampaikan oleh tek Ati.

Begitu juga tempat mengambil bantuan masyarakat juga tidak diberikan nomor antrian, kartu diminta nomor antrian tidak diberikan masyarakat harus menunggu namanya dipanggil.

"Pemanggilan nama tidak melalui alat pengeras suara, warga menunggu terpaksa berdesak-desakan. Ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi bagi Wali Nagari," katanya.

(ril)

Iklan Kiri Kanan

Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update