Senator Ahmad Kanedi Ungkap Problematika Pembentukan Perda Aspiratif
×

Adsense

Adsense Mobile

Senator Ahmad Kanedi Ungkap Problematika Pembentukan Perda Aspiratif

Sabtu, 01 Januari 2022 | 20:30 WIB Last Updated 2022-01-01T13:36:39Z


loading...

Ahmad Kanedi
Wakil Ketua I BULD, H. Ahmad Kanedi.

JAKARTA, Mjnews.id - Pada hari Sabtu, 1 Januari 2022, Wakil Ketua I BULD, H. Ahmad Kanedi, SH., MH. memenuhi undangan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) untuk menjadi narasumber dalam acara Diskusi Webinar bertajuk “Produk Legislasi Daerah: Dinamika Pembentukan Perda dan Penegakannya”.

Acara tersebut menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Drs. Makmur Marbun, M.Si., dan Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S. Sos., M.Si. 

Mengawali paparannya, H. Ahmad Kanedi, SH. MH. menjelaskan tugas dan kewenangan BULD DPD RI dalam rangka pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda.

Ditegaskannya, “DPD RI, melalui BULD, sesuai tugas yang diamanatkan UU MD3 dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda, adalah ingin menjadi bagian untuk mengharmonisasi antara legislasi pusat dan daerah sehingga terjalin komunikasi yang bagus dalam menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang aspiratif.”

Dalam pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda yang menjadi tugas dan kewenangan DPD RI yang dilaksanakan oleh BULD sebagai alat kelengkapan DPD RI  dimaknai secara holistik dan integral, sehingga tidak dilakukan terhadap perda per perda dan dilakukan dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah. 

Senator asal provinsi Bengkulu yang saat ini menjabat Wakil Ketua I BULD DPD RI ini menemukan sejumlah permasalahan pembentukan perda saat melakukan kunjungan kerja di daerah. Diantaranya adalah bahwa program pembentukan peraturan daerah seringkali hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian naskah akademik. 

Permasalahan selanjutnya adalah bahwa penyusunan penjelasan atau keterangan maupun naskah akademik sebelum penetapan propemperda sulit dilaksanakan karena terkendala pembiayaan, mengingat anggaran pembentukan perda baru disusun setelah propemperda ditetapkan.

Permasalahan lain yang dijumpai dalam pembemtukan perda di daerah adalah tidak adanya kejelasan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak adanya aspirasi atau kebutuhan dari masyarakat atas perda yang telah dibentuk, dan masih terjadinya tumpeng tindih norma baik secara vertical maupun horizontal.

Berdasarkan sejumlah hasil temuan di lapangan inilah, kewenangan yang dilakukan DPD RI tidak dimaksudkan untuk memperpanjang proses pembentukan perda itu sendiri, dan tidak pula dalam kapasitas dapat membatalkan atau menolak Perda. Kewenangan DPD RI lebih dititikberatkan pada fasilitasi hubungan pusat-daerah, percepatan pembentukan perda sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah, dan mendorong harmonisasi legislasi pusat dan daerah. 

Kehadiran DPD RI melalui BULD justru dimaknai sebagai upaya untuk membantu permasalahan daerah, baik terhadap ranperda maupun perda, utamanya menyangkut permasalahan administrasi nomor register, dasar hukum pembentukannya, maupun permasalahan materi muatan. DPD RI melalui BULD akan terus mengawal otonomi daerah sebagai mandat konstitusi dan rakyat, salah satunya mendorong agar perda yang dibentuk merupakan perda yang aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. 

Selanjutnya, narasumber kedua, yaitu dari Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Drs. Makmur Marbun, M.Si., menyampaikan materi tentang perda bermasalah dan carut marutnya pembentukan perda.

Dijelaskannya, “Perda merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, sehingga urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya adalah kemitrasejajaran antara pemerintah daerah dengan DPRD”.

Berdasarkan data kemendagri diketahui bahwa jumlah perda dan perkada yang berkategori bermasalah pada rentang waktu tahun 2015 s.d 2021 adalah sebanyak 2.166 perda dan 15.025 perkada. Dijelaskan pula bahwa proses perencanaan perda melalui Propemperda tahun 2021 di 34 provinsi tersebut kurang maksimal, dimana dari jumlah Propemperda sebanyak 557 ranperda hanya sebanyak 154 yang dapat difasilitasi menjadi perda, atau total capaiannya sebesar 32%.

Permasalahan terbaru terkait adalah terdapat 860 perda pada tahun 2021 yang terdampak Putusan MK terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur Produk Hukum Daerah tersebut juga meminta kepada publik agar menyampaikan permasalahan apabila ada perda bermasalah atau perda yang tidak implementatif. 

Selanjutnya, kesempatan terakhir adalah pemaparan materi oleh Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si. Disampaikan bahwa permasalahan atau problematika perda pada hakikatnya bermuara dari hilangnya executive review yang dimiliki oleh Kemendagri melalui Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016. 
Ditegaskannya, “Perda sebetulnya bersifat lokal sehingga perlu percepatan di tingkat lokal jika terjadi permasalahan. Maka sebaiknya perda dimasukkan ke dalam rezim pemerintahan daerah agar bisa segera dilakukan executive review, bukan di rezim peraturan perundang-undangan”. 

Walaupun demikian, problematika perda merupakan permasalahan bersama baik Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD), Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian terkait dan DPD RI dalam posisi sebagai lembaga perwakilan daerah.

Berdasarkan hasil diskusi webinar tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya harmonisasi legislasi pusat-daerah, koordinasi di tingkat pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda.

Di tingkat pusat, koordinasi dapat dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi antar peraturan, serta dengan kementerian teknis yang bersifat sektoral agar tidak terjadi pertentangan norma, kekaburan rumusan, maupun tumpang tindih materi muatan dalam pembentukan perda yang bersifat delegasi.

Sedangkan koordinasi di tingkat daerah dapat dilakukan melalui antardinas lintas sektoral dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antardinas sebagai pelaksana dan penegakannya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda menjadi bagian dari asas pembentukan perda sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peran serta masyarakat tersebut sangat penting kaitannya dengan pengawalan aspirasi dan keinginan masyarakat atas kebutuhan pembentukan perda demi menjamin kesejahteraan masyarakat daerah.

(***)

Iklan Kiri Kanan

Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update