×

Adsense

Adsense Mobile

DPR Kawal Penyaluran Bantuan Sosial PIP Madrasah Tahap I

Senin, 25 April 2022 | 19.27 WIB Last Updated 2022-04-25T12:27:15Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Achmad
Anggota DPR RI Komisi VIII, Achmad. (f/dpr)

JAKARTA, Mjnews.id - Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) madrasah tahap I. Pencairan tahap I ini ditujukan untuk 778.195 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan total anggaran mencapai Rp 336 miliar.

Anggota DPR RI Komisi VIII, Achmad memastikan akan mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke penerima. Apalagi, kata fraksi Demokrat itu, menyebut bahwa bantuan sosial PIP madrasah ini diusulkan oleh DPR.

"Bantuan PIP ini adalah usulan dan perjuangan Komisi VIII untuk serius memperhatikan madrasah. Makanya kami akan mengawasi penyalurannya nanti hingga program ini betul-betul sampai dan dirasakan oleh anak kita," kata Achmad kepada wartawan, Senin (25/04/2022).

"Perjuangan Komisi VIII agar memperhatikan sekolah-sekolah berbasis Islam membuahkan hasil. Jadi harus dimaksimalkan," sambungnya.

Achmad menegaskan jangan sampai proses penyalurannya nanti terjadi pemotongan atau dananya di sunat oleh oknum-oknum tertentu. Ia mengingatkan bahwa dana sosial ini harus sampai utuh kepada penerima tanpa ada syarat apapun.

"Kami Komisi VIII akan kawal ketat penyalurannya agar tepat sasaran. Jangan sampai pada proses pencairan dipersulit. Tidak ada yang namanya dipotong-potong atau di sunat atau permainan apalah nanti. Jika terjadi ini akan diproses hukum sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," tegas legislator dapil Riau I itu.

Diketahui, pencairan tahap I ini, ada 1.688.601 siswa penerima PIP madrasah. Jumlah ini terdiri dari 778.195 siswa MI, 595.611 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 315,875 miliar, dan 314.795 siswa Madrasah Aliyah (MA) Rp251,458 miliar.

Kemenag sendiri mengalokasikan anggaran PIP sebanyak 2.005.065 siswa dengan total anggaran Rp1,302 triliun. Namun untuk tingkat MTs dan MA akan dicairkan pada tahap kedua.

"Untuk proses validasi data tahap II ini juga harus dipercepat dan datanya harus akurat agar tersalurkan dengan baik," tandasnya.

(*/eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update