Pimpinan MPR RI Sepakat Ubah Nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia jadi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia
×

Adsense

Adsense Mobile

Advertisement

Pimpinan MPR RI Sepakat Ubah Nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia jadi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia

Selasa, 21 Juni 2022 | 12.28 WIB Last Updated 2022-06-21T05:28:17Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (f/mpr)

JAKARTA, Mjnews.id - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menuturkan dalam Rapat Pimpinan MPR RI disepakati perubahan nomenklatur Forum Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR RI menjadi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia (The Forum For World Consultative Assembly). Forum ini bisa menjadi jembatan bagi negara-negara non-blok, untuk mengelola isu-isu geo-strategis. Kerjasama ini berbasis parlemen dan diharapkan anggota Forum MPR Dunia adalah negara-negara non-blok.

"Kita memerlukan sebuah wadah di mana negara-negara bersikap netral dan tidak memihak suatu kekuatan adidaya di dunia. Meski perang dingin sudah berakhir dan komunisme sudah runtuh, Amerika dan Rusia masih menjadi negara adidaya yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Selain itu, kemunculan kekuatan-kekuatan baru, seperti China dan Uni-Eropa, menciptakan blok lain yang memiliki daya tarik kekuasaan dan pengaruh politik. Kekuatan baru ini cukup agresif dalam penetrasi ekonomi," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tahap awal Indonesia akan mengajak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim bergabung dalam Forum MPR Dunia. Saat ini tercatat ada 50 negara di dunia yang jumlah populasi muslimnya mayoritas. Setelah itu, Indonesia akan mengajak negara-negara di Asia dan Afrika dengan menggunakan wadah International Parlieamentary Union (IPU) untuk menyeleksinya.

"Dukungan pembentukan Forum MPR Dunia telah diberikan Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi H.E. Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko H.E Mr. Hakim Benchamach, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa. Dukungan juga diberikan duta besar sejumlah negara sahabat, seperti Duta Besar Kesultanan Oman, Duta Besar Maroko, Duta Besar Yaman, Duta Besar Iran, Duta Besar Qatar, dan Duta Besar Bahrain," kata Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Forum MPR Dunia diharapkan bisa terbentuk pada Oktober 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Forum ini juga belajar dari Konferensi Asia-Afrika 1955, yang menghasilkan resolusi yang dikenal dengan 'Dasasila Bandung'. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi ini adalah menggalang kerjasama negara-negara anggota untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju. Selain, mengutamakan kerjasama ekonomi di antara mereka, serta menjembatani negara-negara anggota untuk membuka peluang-peluang ekonomi," urai Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSi ini menambahkan, salah satu sebab kemunduran ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika adalah karena absennya transparansi dan pengelolaan negara secara demokratis. Pemerintahan yang otoriter cenderung memikirkan dirinya sendiri, keluarga, dan koleganya. Perubahan ekonomi sulit dilakukan di negara-negara yang tertutup.

"Forum ini bisa menjadi wadah untuk membantu negara-negara anggota memperbaiki kualitas demokrasi mereka atau membantu melakukan konsolidasi demokrasi. Tidak ada yang bisa mengungguli kerjasama antar parlemen dalam hal demokrasi. Tujuan parlemen adalah merawat demokrasi dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bebas," pungkas Bamsoet.

(*/eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update