×

Adsense

Adsense Mobile

Wako Deri Asta Sampaikan Nota Pengantar LKPj 2021 di DPRD Kota Sawahlunto

Rabu, 22 Juni 2022 | 22.21 WIB Last Updated 2022-06-22T15:21:14Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Deri Asta sampaikan Nota Pengantar LKPj APBD tahun 2021
Walikota Deri Asta sampaikan Nota Pengantar LKPj APBD tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRD Kota Sawahlunto. (f/humas)

SAWAHLUNTO, Mjnews.id - Pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka Nota Pengantar Walikota Atas Ranperda mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021, dilakukan pada Rabu (22/6/2022) bertempat di ruang rapat DPRD Kota Sawahlunto. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Eka Wahyu, SE.

Sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban APBD kepada DPRD. 

Dalam laporannya, sesuai dengan ketentuan yang ada juga dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Serta Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam (6) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Untuk memenuhi ketentuan,  Walikota Sawahlunto telah menyampaikan secara tertulis Ranperda dan Raperwako tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD dengan Surat nomor 900/276/DPPKAD/AKT/SWL-2022 pada tanggal 13 Juni 2022. 

Walikota Sawahlunto, Deri Asta, SH dalam rapat Paripurna menyampaikan bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan APBD tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan telah bergantinya tahun anggaran 2020 pada 31 Desember 2021, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD setelah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh BPK.

Sementara itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Propinsi Sumatera Barat, melalui pemeriksaan intern yang dilakukan pada 2 Februari sampai 23 Februari 2022, dan pemeriksaan lanjutannya selama 30 hari. 

Kita ketahui, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD tahun 2021 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021. Dan perolehan dengan hasil WTP ini, merupakan untuk ke-7 kalinya diterima Kota Sawahlunto. 

Hasil di atas diperoleh berkat kerja sama semua stage holder Pemko Sawahlunto dan dukungan penuh dari DPRD Kota Sawahlunto. Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto mengucapkan terima kasih kepada semua unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Sawahlunto yang telah mendukung dan memberikan masukan dengan semangat kinerja secara positif sehingga diperolehnya WTP secara berturut-turut. 

Lebih lanjut Wako Sawahlunto menyatakan, ke depannya, dukungan tersebut hendaknya dapat kita pertahankan dan tingkatkan. Begitupun dukungan semua pihak tetap diperlukan, terkait dengan penataan  ketatausahaan keuangan daerah, agar Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun berikutnya tetap dapat dan mampu mempertahankan WTP.

(fidel)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update