Ada 8 Poin di RUU KUHP Halangi Kebebasan Pers
×

Adsense

Adsense Mobile

Ada 8 Poin di RUU KUHP Halangi Kebebasan Pers

Sabtu, 16 Juli 2022 | 01.00 WIB Last Updated 2022-07-15T21:50:55Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Azyumardi Azra
Azyumardi Azra dalam konferensi pers di kantor Dewan Pers Lantai 7, Kebon Sirih Jakarta Jumat (15/7/2022). (f/ist)

JAKARTA, Mjnews.id - Naskah Rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah diserahkan oleh Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi (DPR RI).

Dengan demikian RUU itu tentunya tidak lama lagi akan segera disahkan menjadi UU. Namun, sayangnya banyak kalangan yang menganggap draf RUU itu masih banyak terdapat pasal karet, terlebih dari kalangan Pers yang banyak menilai jika RUU tersebut akan dapat menghalangi kebebasan Pers.

Seperti diungkapkan Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra, jika dalam Draf RUU masih terdapat 8 poin yang masih  menghalangi kebebasan pers, padahal pihaknya telah memberikan usulan untuk adanya perubahan dalam pasal-pasal tersebut.

"Setelah kami menerima draf  RUU itu pada tahun 2017 dan kami pelajari, selanjutnya di tahun 2019, kami menyampaikan 8 poin keberatan dan  menyerahkan usulan perubahan RUU tersebut kepada Ketua DPR RI yang saat itu dijabat oleh Bambang Soesatyo," ucapnya dalam konferensi persnya di kantor Dewan Pers Lantai 7, Kebon Sirih Jakarta Jumat (15/7/2022).

Ternyata, kata Azyumardi, setelah pemerintah menyerahkan Naskah RUU itu ke DPR  beberapa waktu lalu, usulan yang diserahkan oleh Dewan Pers kepada DPR tidak juga dicantumkan.

"Jadi tidak ada perubahan, itu poinnya. Jadi yang kami usulkan 8 poin itu, malah kini nambah dua hal pertama pasalnya dan kedua nambah subtansinya," kata Azyumardi.

Disebutkan pula, jika penambahan subtansi itu, juga akan membelenggu  kebebasan pers, misalnya memberitakan hal-hal yang berbau komunisme dan Marxisme tidak boleh lagi, terkecuali kajian akademiknya yang dilakukan oleh kampus, baru diperbolehkan.

"Akan tetapi jika hal itu dilakukan oleh media itu tidak boleh, karena dengan penulisan itu dianggap membuat kegaduhan, bahkan jika kegaduhan mengakibatkan ada yang cidera atau meninggal maka hukumannya akan ditambah," terangnya.

Masih kata Azyumardi, penambahan lainnya adalah tidak diperbolehkan berita yang belum tentu teruji kebenarannya sehingga jika faktanya tidak sesuai maka jurnalis dan media dapat terkena hukuman.

"Dengan demikian saat ini ada 10 - 12 poin yang ada di dalam naskah RUU KUHP yang membelenggu kebebasan Pers," ungkapnya.

Menurutnya, jurnalis saat ini menjadi obyek delik dan obyek kriminalisasi seperti Media media saat ini tidak boleh lagi mengkritik atau tidak boleh memuat kritikan, terkecuali kritikan tersebut disertai dengan solusi.

"Jadi, ketika pers memuat kritikan Presiden atau lembaga negara hingga lembaga yang paling bawah tanpa disertai solusi, maka media tersebut akan terkena hukuman," Jelas Azyumardi.
 
Dia juga menegaskan, Dewan Pers mengambil kesimpulan jika RUU KHUP yang ada saat ini lebih berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers dengan demikian pers tidak lagi berperan sebagai check and balance.

"Oleh karena itu, sangat disayangkan sekali, jika proses RUU KUHP itu tidak melibatkan masyarakat sipil dan pers, Saya berharap pemerintah dan DPR dapat mengkaji kembali dengan mengundang stekholder atau pemangku kepentingan yang terkait," pungkasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bidang pendidikan, Nurzaman Muhtar mengatakan, jika pihaknya meminta kepada DPR RI untuk membuka legislasi RUU KHUP tersebut kepada publik, agar publik tahu apa saja yang terdapat di dalam RUU KUHP itu

"Tentang subtansi dan lain-lain kita diskusikan belakangan. Karena jika kita diskusi dengan DPR akan panjang, tapi poin kita adalah untuk menuntut ke DPR Untuk membuka proses legislasi ini, jangan sampai saat paripurna kita gak diajak ngomong,"  tegasnya.

(Eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update