Dewan Pers Minta 8 Poin di RUU KUHP Ini Dihapus
×

Adsense

Adsense Mobile

Dewan Pers Minta 8 Poin di RUU KUHP Ini Dihapus

Jumat, 15 Juli 2022 | 23.00 WIB Last Updated 2022-07-15T21:51:20Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Azyumardi Azra
Azyumardi Azra dalam konferensi pers di kantor Dewan Pers Lantai 7, Kebon Sirih Jakarta Jumat (15/7/2022). (f/ist)

JAKARTA, Mjnews.id - Setelah Dewan Pers mempelajari Materi RUU KHUP versi terakhir pada 4 Juli 2022, tidak adanya perubahan di 8 poin yang diajukan, oleh karenanya Dewan Pers meminta kedelapan point tersebut untuk dihapus.

"Karena 8 Point itu berpotensi mengancam kebebasan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik dan bertentangan dengan UU Pers Nomor 40/1999 tentang pers ," kata Anggota Dewan Pers Arief Zulkifli dalam konferensi persnya di Kantor Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Ia juga menyatakan jika pihaknya berharap agar Anggota DPR dapat memenuhi asas keterbukaan seperti yang diatur dalam pasal 5 huruf g UU Republik Indonesia Nomer 12 tahun 2011.

Berikut RUU KHUP yang mengancam kebebasan pers dan mengkriminalisasi karya Jurnalistik :

1. Pasal 188.tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi.

2. Pasal 218-220  tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jelmaan UU yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 013-022/ PUU/IV/ 2008

3. Pasal 240 dan 241 Tindakan Pidana  Penghinaan pemerintahan yang sah 

4. Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran dan penyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong.

5. Pasal 280 Tindak Pidana Gangguan dan penyesatan proses peradilan.

6. Pasal 302 -304 Tindak Pidana Terhadap agama dan kepercayaan 

7. Pasal.351-352 Tindak Pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan Lembaga Negara 

8. Pasal 440 Tindak Pidana Penghinaan dan pencemaran nama baik 

9. Pasal 437 dan 443 Tindak Pidana Pencemaran.

(Eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

×
Berita Terbaru Update