Kanwil Kemenkumham Sumbar Ikuti Harmonisasi 77 Ranperda Serentak se-Indonesia
×

Adsense

Adsense Mobile

Kanwil Kemenkumham Sumbar Ikuti Harmonisasi 77 Ranperda Serentak se-Indonesia

Jumat, 29 Juli 2022 | 12.00 WIB Last Updated 2022-07-29T05:06:32Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Harmonisasi 77 Rancangan Peraturan Daerah Serentak se-Indonesia
Kanwil Kemenkumham Sumbar Ikuti Harmonisasi 77 Rancangan Peraturan Daerah Serentak se-Indonesia. (f/kemenkumham)

Padang, Mjnews.id - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI menyelenggarakan Harmonisasi 77 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pelaksanaan Harmonisasi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-77 pada tahun 2022. Kegiatan ini melibatkan 33 perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pembukaannya diadakan secara virtual pada Kamis (28/7/2022).

Kanwil Kemenkumham Sumbar turut berpartisipasi dalam kegiatan harmonisasi serentak ini dengan melaksanakan tiga harmonisasi Raperda, yakni Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Pihak Ketiga, dan Rancangan Peraturan Kabupaten Sijunjung tentang Kepemudaan.

Pelaksanaan harmonisasi ketiga Raperda ini masing-masing dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Amru Walid Batubara, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan M. Ali Syeh Banna. Sebelum pelaksanaan harmonisasi, seluruh peserta kegiatan harmonisasi mengikuti Acara Pembukaan secara terpusat dari Ditjen PP.

Momentum harmonisasi ini digunakan Ditjen PP sebagai wadah supervisi dan pemantauan terhadap pelaksanaan 77 Rancangan Peraturan Daerah yang serentak dilaksanakan di 33 Provinsi. Hal itu disampaikan oleh Dhahana Putra, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan saat menyampaikan sambutannya.

“Diharapkan melalui kegiatan ini, akan mampu memberikan kontribusi nyata dengan peningkatan kemampuan pemahaman serta keterampilan seluruh perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia,” ujarnya.

Kakanwil dalam sambutannya mengawali kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di tingkat daerah, menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

“Oleh sebab itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat semaksimal mungkin melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD di Sumatera Barat dalam melaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah,” ujarnya.

Turut hadir pada kegiatan harmonisasi 3 Raperda ini, Pihak Pemerintah Daerah sebagai inisiator Raperda, Organisasi Perangkat Daerah (OPR) terkait Raperda dan Akademisi. Sementara itu, dari Kanwil Kemenkumham Sumbar, masing-masing Raperda diharmonisasi oleh Kelompok Kerja yang telah ditentukan.

(hms/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update