Pemko Padang Panjang Raih Penghargaan KLA Kategori Nindya
×

Adsense

Adsense Mobile

Pemko Padang Panjang Raih Penghargaan KLA Kategori Nindya

Sabtu, 23 Juli 2022 | 06.00 WIB Last Updated 2022-07-22T23:00:00Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Pemko Padang Panjang Raih Penghargaan KLA Kategori Nindya
Pemko Padang Panjang Raih Penghargaan KLA Kategori Nindya yang diterima Wali Kota Fadly Amran, Jumat 22 Juli 2022. (f/kominfo)

BOGOR, Mjnews.id - Pemko Padang Panjang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) atas komitmennya mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penghargaan ini diserahkan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si kepada Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Jumat (22/7/2022) di Kabupaten Bogor.

Wako Fadly menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan dari Kemen PPPA yang dinilai meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh KLA Kategori Madya. 

"Alhamudulillah, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang bersama stakeholder benar-benar hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga diapresiasi Pemerintah Pusat melalui Kemen PPPA," sebutnya.

Fadly berharap komitmen mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak terus ditingkatkan. "Pemenuhan hak anak harus terus kita tingkatkan. Semoga tercipta generasi emas yang membawa kemajuan bangsa ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PPPA yang dikenal dengan nama Bintang Puspayoga ini mengatakan, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing secara umum, anak memiliki empat hak dasar. Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi. 

"Sebagaimana isu-isu yang melingkungi anak sangat kompleks dan multisektoral. Lintas sektoral menjadi sangat esensial dan menjadi syarat terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak," katanya.

Dikatakannya lagi, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha.

Disebutkan, dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, KLA yang diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah sehingga diharapkan menjadi prioritas dalam pemerintah daerah.

Kementerian PPPA, ujarnya, memberikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan KLA. "Segala upaya dan kerja sama telah diberikan, semoga penghargaan ini tidak hanya sebagai tujuan akhir tetapi sebagai penyemangat untuk melindungi anak di daerah masing-masing," tuturnya.

Dia berharap pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan dapat menjadi inspirasi, membagikan praktik-praktik baik kepada daerah lain dengan bergandengan tangan bersinergi, berkolaborasi. Pemangku kepentingan menciptakan lingkungan positif, sportif, dan ramah anak.

(hrs/arb)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update