Terkait Temuan di DPRD Limapuluh Kota, Wisran: Kalau Berpotensi Melabrak Undang-Undang Tipikor, Kita Akan Laporkan
×

Adsense

Adsense Mobile

Terkait Temuan di DPRD Limapuluh Kota, Wisran: Kalau Berpotensi Melabrak Undang-Undang Tipikor, Kita Akan Laporkan

Kamis, 28 Juli 2022 | 19.45 WIB Last Updated 2022-07-28T12:54:39Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Wisran
Ketua Umum Lembaga Kontrol dan Advokasi Elang Indonesia, Wisran. (f/yusra akbar)

Limapuluh Kota, Mjnews.id - Berdasarkan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat semester I tahun 2022, masih terdapat tunggakan tindak lanjut rekomendasi temuan pada Sekretariat DPRD yang belum diselesaikan. 

Hal itu pun tertuang dalam surat dari Inspektorat tanggal 12 Juli 2022 perihal penegasan penyelesaian hasil pemeriksaan yang ditujukan pada Sekretaris DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.
 
Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2021 harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima tanggal 15 Juli 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no 09 tahun 2009. Dengan ini kami mengingatkan untuk menyegerakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan sesuai waktu yang ditentukan. 

Kalau dilihat dari rekap nama nama dan besaran uang yang harus dikembalikan para anggota DPRD, mulai dari jutaan Rupiah hingga puluhan juta Rupiah. Dan itu membuat hampir seluruh dari anggota dewan yang terhormat itu tersandung saat diperiksa oleh BPK RI.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum Lembaga Kontrol dan Advokasi Elang Indonesia, Wisran kepada wartawan menyampaikan, dirinya sangat menyayangkan adanya temuan tersebut.

"Ini adalah preseden terburuk apalagi yang melalukan ini adalah para pemangku kebijakan yang ada di gedung gonjong Bukik Limau Sari Lamak Lima Puluh Kota," kata Wisran, Kamis (28/07/2022).

Dikatakan Wisran, dengan adanya informasi terkait temuan BPK RI di lembaga DPRD Lima Puluh Kota, kita juga akan membentuk tim untuk menelusuri  yang mendalam dan lakukan konfirmasi dan Klarifikasi atau check dan recheck silang terhadap subjek dan objek perkara, serta kalau nantinya ada kami duga ada kerugian negara, kami bersama rekan-rekan akan melaporkan ini ke aparat penegak hukum," ujar Wisran didampingi Mahwel yang juga Ketua DPDLKA-Elang Indonesia Luak 50.

Wisran juga menyampaikan akan memberikan tugas dalam waktu dekat ini kepada Ketua DPD LKA-Elang Indonesia Luak 50 agar menelusuri dan mendalami temuan BPK RI di lingkungan DPRD Lima Puluh Kota. 

Dikatakan Wisran, dalam pengesahan setiap Undang-undang yang dilahirkan oleh DPR RI, sangat banyak menelan anggaran yang berasal dari pajak rakyat dan apabila penyelenggara dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif melakukan tindak pidana Korupsi-Kolusi dan Nepotisme harus dipertanggungjawabkan dengan hukum yang berlaku di Negara ini.
 
Dalam temuan BPK RI tersebut, seorang penyelengara tidak berhak mendapat kebijakan, terlepas dikembalikan atau tidak dikembalikan, hasil dari Tindak Pidana Korupsi, semua itu tidak dapat menghapus Pidana perbuatan (UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)," tutup Wisran.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lima Puluh Kota, Dedi Permana ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat whatsappnya, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban.

(Yud)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update