FPK Kab LU Koordinasi dan Dialog Strategis Bersama Wabup Lampura
×

Adsense

Adsense Mobile

FPK Kab LU Koordinasi dan Dialog Strategis Bersama Wabup Lampura

Selasa, 09 Agustus 2022 | 13.30 WIB Last Updated 2022-08-09T07:23:32Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

FPK Kab LU Koordinasi dan Dialog Strategis Bersama Wabup Lampura
FPK Kab LU Koordinasi dan Dialog Strategis Bersama Wabup Lampura, Ardian Saputra. (f/kominfo)

Kotabumi, Mjnews.id - Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Utara (FPK Kab LU) dibentuk berdasarkan Permendagri 34 tahun 2006 dan merupakan lembaga komunikasi, konsultasi, dan kerjasama di bawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan Leading Sektor Kesbangpol Kab LU.

"Program kegiatan FPK Kab LU merupakan tanggung jawab dan wajib dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan seluruh komponen bangsa. Bertujuan memantapkan program kerja tersebut FPK Kab LU laksanakan koordinasi dan dialog strategis bersama Wakil Bupati Ardian Saputra di Kantor Pemda," ujar Syahbudin selaku Sekretaris FPK Kab LU, Selasa (09/08/2022).

Dalam dialog tersebut, FPK Kabupaten Lampung Utara sampaikan 7 usulan program kegiatan guna memantapkan tugas serta fungsi organisasi, ujar Syahbudin, selanjutnya atas usulan program kerja dan kegiatan tersebut FPK kab LU membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar FPK Kab LU sebagai mitra strategis mampu memberikan kontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

"Selanjutnya dalam dialog tersebut, FPK Kab Lu mengapresiasi kinerja wakil bupati dalam melakukan sidak dan evaluasi atas kinerja beberapa OPD di Lampung Utara," ujar Syahbudin. 

Etos kerja dan Disiplin pegawai yang semakin menurun akan berdampak terhadap pelayanan publik dan penurunan kualitas kerja pegawai akan berdampak terhadap Percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Di akhir dialog tersebut, FPK Kab LU mendukung evaluasi kinerja pegawai di seluruh OPD yang dilakukan wakil bupati demi menciptakan peningkatan disiplin dan kinerja. 

Selain itu, FPK mendukung Hasil evaluasi atas kinerja yang dilakukan, sehingga bila diperlukan kepala daerah lakukan pergantian jabatan agar menciptakan suasana dan tempat kerja yang baru.

(Mpi)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update