Lepas PMI ke Malaysia, LaNyalla Ungkap PR Pemerintah Terkait Pekerja Migran
×

Adsense

Adsense Mobile

Lepas PMI ke Malaysia, LaNyalla Ungkap PR Pemerintah Terkait Pekerja Migran

Senin, 29 Agustus 2022 | 10.00 WIB Last Updated 2022-08-29T09:15:33Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

LaNyalla lepas Pekerja Migran Indonesia
LaNyalla secara virtual saat melepas Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan bekerja di Malaysia, Senin (29/8/2022). (f/dpd)

JAKARTA, Mjnews.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Yaitu banyaknya PMI non-prosedural dan kurangnya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).

Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual saat melepas Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan bekerja di Malaysia, Senin (29/8/2022).

"Saya mengapresiasi Pemerintah Indonesia dan BP2MI yang telah berhasil membuat MoU antara Indonesia dan Malaysia dapat dilaksanakan. Perjanjian ini memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Namun pekerjaan besar untuk memastikan perlindungan PMI belum selesai karena masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural," papar LaNyalla. 

Senator asal Jawa Timur itu menyitir data BP2MI yang mencatat angka Pekerja Migran Indonesia di kisaran angka 4,4 juta orang. Namun Bank Dunia merilis, warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sekitar 9 juta orang. 

"Artinya, masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang memilih bekerja secara non-prosedural, sehingga tidak terdata di BP2MI," tukas dia.

Pekerjaan besar berikutnya, lanjut LaNyalla, adalah sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Karena jumlah BLKLN sangat terbatas. 

Padahal keberadaan BLKLN merupakan Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU mengamanatkan setiap calon pekerja migran wajib menjalani persiapan kompetensi dan kapasitas hingga mendapatkan Sertifikat melalui BLKLN.

Iya mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 21 Kabupaten yang menjadi kantong pekerja migran. Namun, NTT hanya memiliki empat BLKLN. Itu pun di Kota Kupang. "Tentu saja hal itu harus menjadi perhatian kita," tegasnya. 

LaNyalla juga menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia sebenarnya bukan saja pahlawan devisa, tetapi orang-orang yang diharapkan nantinya melakukan transfer pengetahuan, transfer ilmu dan transfer pengalaman untuk kemajuan Indonesia. 

"Para pekerja migran pasti mendapat pengalaman baru, dalam menggunakan teknologi maupun budaya kerja di negara lain. Apalagi jika bekerja di negara-negara yang lebih maju di banding Indonesia," tuturnya.
 
Bagi LaNyalla, budaya kerja sangat menentukan kemajuan suatu negara. Budaya kerja sangat terkait dengan mentalitas manusia dan semangat serta kesadaran untuk disiplin. 

"Inilah pentingnya, para Pekerja Migran Indonesia ketika kembali ke tanah air, menularkan hal-hal positif yang didapat di luar negeri," papar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

LaNyalla juga menyinggung kuota 8 juta pekerja profesional di Arab Saudi. Menurutnya setelah diverifikasi kepada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, informasi tersebut benar. Yakni 8 juta lowongan kerja untuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.
 
"Bulan Mei lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Selain mengunjungi tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, saya juga memastikan informasi bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau pekerja formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Dan itu benar. Tentu ini adalah peluang yang harus bisa diambil oleh Indonesia dan BP2MI. Karena Indonesia juga memiliki pekerja untuk sektor formal dan profesional," ungkapnya. 

Hadir di acara pelepasan tersebut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Pimpinan Komite III DPD RI, Evi Apita Maya dan Muslim Muhammad Yatim, Ketua BKSP DPD RI, Sylviana Murni, Anggota DPD RI dari NTB, Achmad Sukisman Azmy dan TGH. Ibnu Halil, Kepala BP2MI Pusat, Benny Rhamdani, Utusan dari Syarikat Boustead Plantations Berhad, Mohamad Fadzly, Ketua APPMI H. Muazzim Akbar, Komisaris dan Direksi PT Kijang Lombok Raya, Para Bupati dan Walikota serta Pimpinan Forkopimda juga para Pekerja Migran Indonesia.

(dpd/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update