Pemerintah Setujui Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024
×

Adsense

Adsense Mobile

Pemerintah Setujui Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024

Selasa, 09 Agustus 2022 | 04.00 WIB Last Updated 2022-08-08T21:00:00Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Logo KPU
Ilustrasi.

JAKARTA, Mjnews.id - KPU menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah mengakomodir usulan kenaikan honor badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, KPPSLN, Pantarlih LN) untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Hal tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, Pemerintah telah menyetujui kenaikan honor bagi badan ad hoc untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dibandingkan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020.

Kenaikan honor tersebut, untuk PPK antara lain Ketua sebesar Rp. 2.500.000, Anggota Rp. 2.200.000, Sekretaris Rp. 1.850.000, Pelaksana Rp. 1.300.000.

Untuk PPS, Ketua Rp. 1.500.000, Anggota Rp. 1.300.000, Sekretaris Rp. 1.150.00, Rp. Pelaksana Rp. 1.050.000

Kemudian PANTARLIH sebesar Rp. 1.000.000, sebelumnya Rp. 800.000.

Selanjutnya KPPS, untuk Ketua Rp. 1.200.000 di Pemilu 2024, Rp. 900.000 untuk Pilkada 2024. Anggota Rp. 1.100.000 untuk Pemilu 2024, Rp. 850.000 untuk Pilkada 2024. Satlinmas Rp. 700.000 untuk Pemilu 2024 dan Rp. 650.000nuntuk Pilkada 2024.

Untuk PPLN, Ketua sebesar Rp. 8.400.000. Anggota Rp 8.000.000. Sekretaris Rp. 7.000.000. Pelaksana Rp. 6.500.000. Untuk Sekretaris dan pelaksana, tidak ada kenaikan.

Untuk PANTARLIH LN masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp. 6.500.000

Yang terakhir KPPSLN. Untuk Ketua Rp. 6.500.000. Anggota Rp. 6.000.000. Satlinmas LN Rp. 4.500.000

Selain kenaikan honor badan ad hoc tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan Santunan Kecelakaan Kerja bagi badan ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024  sebagai berikut, Meninggal = Rp36.000.000 per orang; Cacat Permanen = Rp30.800.000 per orang; Luka Berat = Rp16.500.000 per orang; Luka Sedang
= Rp8.250.000 per orang; dan Bantuan Biaya Pemakaman = Rp10.000.000 per orang.

Terkait anggaran Pemilu Tahun 2024, diinformasikan kembali bahwa kebutuhan KPU pada Tahun 2022 sebesar Rp. 8.061.085.734.000. Dalam DIPA KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran 
sebesar Rp. 2.452.965.803.000, sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran 
sebesar Rp. 5.608.119.931.000.

Sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG.5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp. 1.245.036.027.000, sehingga total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.698.001.830.000.

KPU memahami kondisi keuangan Negara yang sedang membutuhkan proyek strategis Nasional lainnya, sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran Pemilu Tahun 2024 pada Tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU.

Karena itu, KPU berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat segera memproses usulan revisi DIPA KPU Tahun 2022 sesuai dengan prioritas kegiatan KPU dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Tahun 2022.

KPU juga berharap Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah 
dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU.

(Eki)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update