Ketua Dewan Pers Bertemu Gubernur Sumbar, Ini yang Dibahas
×

Adsense

Adsense Mobile

Ketua Dewan Pers Bertemu Gubernur Sumbar, Ini yang Dibahas

Rabu, 14 September 2022 | 08.00 WIB Last Updated 2022-09-14T10:31:49Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Ketua Dewan Pers Bertemu Gubernur Sumbar
Ketua Dewan Pers Bertemu Gubernur Sumbar. (f/ist)

Padang, Mjnews.id - Dewan Pers adalah lembaga independen satu-satunya di Indonesia yang secara sah –menurut Undang-Undang nomor 40/1999 sebagai pemegang amanah kemerdekaan pers di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Azyumardi Azra tatkala dijamu Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah di Rumah Makan Lamun Ombak, Padang, Selasa (13/09/2022).

Ketua DP yang juga didampingi Wakil Ketua M. Agung Dharmajaya menyampaikan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 38/PUU-XIX/2021, mempertegas keberadaan Dewan Pers sebagai fasilitator dari konstituen yang ada dan sekaligus memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di Tanah Air.

Untuk itu, sebut Mas Agung, dewasa ini tidak ada lagi istilah Dewan Pers Perjuangan. Bahkan paska putusan MK, pihak yang menggugat malah akan bergabung ke Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menambahkan hasil putusan MK adalah kemenangan masyarakat pers secara keseluruhan dan kemenangan kemerdekaan pers itu sendiri.

Gubernur Sumbar Mahyeldi sangat setuju bahwa Dewan Pers lebih giat melakukan peningkatan kapasitas SDM wartawan maupun perusahaan sehingga akan terlihat keprofesionalan mereka dalam membuat berita.

Ia juga setuju adanya kegiatan DP memberikan literasi dan pencerahan pada aparat di Pemprov Sumbar. “Kondisi tertentu, kita sulit membedakan mana yang sudah UKW dan mana yang belum. Semua kelihatan sama,” sebut Mahyeldi.

Menanggapi hal itu, Agung menjelaskan, beda wartawan yang sudah UKW adalah mereka taat dan patuh akan kode etik jurnalistik. Tidak melakukan negosiasi terhadap sebuah berita yang mereka muat di medianya. Pokoknya yang sudah lulus UKW narasumber nyaman dan aman dari tindakan intimidasi.

Peningkatan kompetensi inilah yang harus diperbanyak. Sebab jika mengandalkan dari DP dananya sangat terbatas dan pasti lama. Agung menyarankan perlu ada UKW mandiri yang difasilitasi Pemerintah Daerah. “Silakan Pak Gubernur libatkan konstituen DP yang ada disini,” ujar Agung.

Diakhir pertemuan Ketua DP menyerahkan buku yang berisi indek kemerdekaan pers dimana Sumbar berada pada nomor urut 20. Pertemuan ramah tamah sambil makan sore itu hadir Ketua SMSI Sumbar Zulnadi, SH, Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi, Ketua AJI Sumbar Aidil Ichlas, dan Pemred Langgam Hendra Makmur dan beberapa wartawan lainnya.

(zl/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update